JEPARA – Per 1 Februari 2025, pembelian LPG 3 kilogram (kg) tak lagi bisa dilakukan di tingkat pengecer.
Warga kini harus berburu gas melon di pangkalan resmi Pertamina. Keputusan ini langsung mempengaruhi distribusi gas bersubsidi di berbagai daerah, tak terkecuali di Jepara.
Pada Selasa (4/2), di salah satu pangkalan yang terletak di Jalan Sidik Harun, Kelurahan Ujungbatu, warga yang datang untuk membeli LPG 3 kg harus antre dengan sabar.
Keadaan ini berbeda jauh dengan hari-hari biasa ketika mereka bisa membeli tabung gas langsung diantar ke rumah oleh pemilik pangkalan.
Kini, warga harus berebut di lokasi karena pasokan gas bersubsidi ini habis hanya dalam waktu kurang dari setengah jam.
"Biasanya diantar ke rumah, karena sudah numpuk KTP (mengumpulkan NIK, Red). Ini harus langsung antre kalau gak ya gak kebagian," kata Jumiyati, salah satu warga yang mengeluhkan sistem baru ini.
Warga yang lain juga merasakan dampak serupa. "Sebetulnya harga berapapun, asal gampang setiap hari ada gak masalah bagi kami," ungkapnya, menunjukkan betapa ketergantungan mereka pada pasokan LPG 3 kg yang stabil.
Pantauan di lokasi menunjukkan harga LPG 3 kg di pangkalan tersebut sekitar Rp 23 ribu per tabung. Namun, harga di pengecer bisa melonjak hingga Rp 28 ribu per tabung.
Meski harga naik, warga tetap berusaha mendapatkan pasokan gas untuk kebutuhan dapur mereka.
Salah satu pemilik pangkalan yang enggan disebutkan namanya menanggapi adanya spekulasi mengenai penimbunan gas.
"Satu tabung kosong itu ya Rp 150 ribu, kalau mau nimbun butuh berapa juta. Kalau kondisi lancar normal pun ya terep-terep (berderet, Red) di sini.
Untungnya pun gak seberapa," ujarnya, menepis rumor tersebut.
Di sisi lain, Andrias, seorang warga Karimunjawa, menambahkan bahwa kebutuhan LPG di wilayahnya masih aman.
"Sementara masih aman, gak tahu kalau besok-besok," ujarnya dengan khawatir.
Meski demikian, Koordinator Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Jepara, Atet Budiono, menegaskan bahwa pengiriman LPG ke Karimunjawa berjalan lancar setiap minggu.
"Setiap Rabu dilakukan pengiriman menggunakan kapal PELRA, sejumlah 2000 tabung," terangnya.
Namun, cuaca buruk kadang memaksa pengiriman dilakukan lebih awal atau bahkan di hari libur untuk memastikan kebutuhan di Karimunjawa tetap terjaga.
"Kami tetap mengusahakan, dengan mengurangi jatah Jepara, sementara dialihkan ke Karimunjawa," tambah Atet.
Di Jepara Kota, kelangkaan LPG 3 kg semakin terasa setelah diberlakukannya peraturan baru ini.
Meski begitu, daerah lain seperti Bangsri dan Mlonggo belum terlalu merasakannya.
Kelangkaan yang terjadi lebih disebabkan oleh transisi distribusi gas bersubsidi yang sempat menimbulkan panic buying di kalangan masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza, memastikan bahwa alokasi LPG untuk Jepara pada 2025 masih aman.
"Kuota LPG Jepara 2025 tak jauh berbeda dari tahun 2024, sekitar 34.966 metrik ton (MT), setara dengan 34.966.000 kilogram LPG," jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa jumlah pangkalan resmi Pertamina di Jepara cukup memadai, yaitu 22 agen dan 1619 pangkalan.
Menurut Zamroni, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembelian LPG di pangkalan bertujuan untuk mengendalikan distribusi dan memastikan bahwa gas bersubsidi tepat sasaran.
Dengan sistem baru ini, diharapkan distribusi gas dapat lebih terkontrol, efisien, dan transparan.
Pemerintah pun terus berupaya memastikan distribusi LPG berjalan lancar, meski situasi kelangkaan sementara ini cukup memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Namun, dengan berbagai langkah yang diambil, diharapkan kebutuhan gas di Jepara, khususnya, dapat dipenuhi dengan lebih baik ke depannya.(fik)
Editor : Mahendra Aditya