RADAR KUDUS - Belakangan ini, jagat media sosial diramaikan oleh narasi yang meresahkan kalangan pendidik. Berbagai unggahan mengeklaim bahwa pemerintah akan melarang guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengajar mulai tahun 2027.
Isu ini memicu kekhawatiran massal mengenai potensi pemutusan hubungan kerja atau "dirumahkannya" ratusan ribu guru honorer di seluruh Indonesia.
Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera mengambil langkah tegas untuk meluruskan disinformasi tersebut. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menegaskan bahwa kabar mengenai larangan mengajar bagi guru non-ASN per tahun depan adalah murni misinformasi yang tidak berdasar pada fakta lapangan.
Kebutuhan Mendesak terhadap Tenaga Pendidik
Nunuk menjelaskan bahwa peran guru non-ASN justru masih sangat krusial dalam menjaga stabilitas layanan pendidikan nasional, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pendidik formal. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menghentikan penugasan mereka secara tiba-tiba mengingat beban kerja di sekolah negeri yang masih sangat tinggi.
"Berdasarkan data di Dapodik, ada lebih dari 200 ribu guru non-ASN yang saat ini mengabdi di sekolah negeri. Kami secara tegas menyatakan bahwa pemerintah masih sangat membutuhkan keberadaan mereka," ujar Nunuk dalam keterangan resminya pada Selasa (5/5/2026).
Klarifikasi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026
Ternyata, sumber kegaduhan ini berawal dari interpretasi keliru terhadap Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Dalam surat tersebut, tertulis bahwa batas waktu penugasan guru non-ASN ditetapkan hingga 31 Desember 2026. Banyak pihak menganggap tanggal tersebut sebagai "hari terakhir" guru honorer bekerja.
Nunuk meluruskan bahwa penetapan tenggat waktu tersebut bukan sebagai akhir dari karier mereka, melainkan instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Tanpa adanya SE ini, Pemda sering kali ragu untuk memperpanjang kontrak atau memberikan alokasi anggaran bagi guru non-ASN karena ketiadaan rujukan hukum yang kuat dari pusat.
Lebih lanjut, periode hingga akhir 2026 tersebut diposisikan sebagai masa transisi. Kemendikdasmen saat ini tengah merumuskan skema penugasan dan kepegawaian baru yang diharapkan dapat memberikan status yang lebih pasti bagi para guru honorer di masa depan.
