
RADAR KUDUS - Kabar gembira bagi jutaan abdi negara di seluruh Indonesia. Pemerintah secara resmi telah mematangkan regulasi terkait pemberian Gaji Ketiga Belas tahun 2026.
Tunjangan yang menjadi primadona tahunan ini dipastikan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan.
Langkah ini diambil pemerintah sebagai instrumen dukungan finansial strategis untuk menjaga daya beli rumah tangga, khususnya di tengah lonjakan pengeluaran menjelang tahun ajaran baru sekolah. Dengan adanya suntikan dana ini, diharapkan beban para orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan putra-putrinya dapat sedikit terangkat.
Landasan Hukum dan Kepastian Jadwal
Kepastian pencairan ini diperkuat dengan pengesahan dua regulasi utama pada Maret 2026, yakni:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026: Mengatur tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 secara umum.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026: Menjadi petunjuk teknis (juknis) pembayaran yang bersumber dari APBN.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah menetapkan bahwa gerbang pencairan akan dibuka paling cepat pada Juni 2026. Meski tanggal spesifik belum diketuk palu, publik dapat merujuk pada pola tahun sebelumnya di mana dana mulai mengucur ke rekening pegawai pada awal bulan, tepatnya kisaran tanggal 2 Juni.
Komponen Perhitungan Gaji ke-13
Berbeda dengan gaji bulanan biasa, Gaji ke-13 dirancang sebagai bantuan utuh tanpa potongan iuran. Besaran yang diterima setiap aparatur akan sangat bergantung pada profil penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2026. Unsur-unsur pembentuknya meliputi:



