SEMARANG – Tepat pada 20 Februari 2026, genap satu tahun Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maemoen memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030.
Dalam kurun waktu tersebut, berbagai dinamika mewarnai perjalanan pemerintahan mereka, bersamaan dengan sejumlah capaian yang berhasil ditorehkan.
Salah satu tantangan besar yang menyita perhatian publik adalah rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah, seperti longsor, tanah bergerak, rob, hingga banjir.
Beberapa kejadian berskala besar antara lain banjir bandang dan tanggul jebol di Demak, rob di Sayung Demak, longsor di lereng Gunung Slamet (Banjarnegara dan Cilacap), serta tanah gerak di Kabupaten Tegal.
Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat dengan langkah-langkah komprehensif, mulai dari penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana yang dilakukan secara simultan.
Di tengah berbagai bencana, program-program pembangunan tetap berjalan. Kepemimpinan Luthfi–Yasin memastikan agenda prioritas di sektor infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan tetap terealisasi.
Sejumlah terobosan yang berpihak pada masyarakat juga diluncurkan, seperti layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui program dokter spesialis keliling (Speling), pendidikan gratis melalui sekolah kemitraan, beasiswa santri, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
Dalam menjalankan pemerintahan, Luthfi aktif membuka ruang partisipasi publik melalui beragam kanal komunikasi, bahkan turun langsung ke lapangan untuk berdialog dan menyerap aspirasi warga.
Selama setahun, kepemimpinan Luthfi–Yasin juga mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari bupati dan wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, provinsi tetangga, hingga organisasi masyarakat. Konsep ini disebut sebagai collaborative government, yakni pemerintahan berbasis kerja sama lintas sektor.
Menurut Luthfi, pembangunan Jawa Tengah tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Sinergi antarpemerintah dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat menjadi kunci, dengan nilai gotong royong dan kebersamaan sebagai landasan utama.
Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen (year-on-year), melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,64 triliun—angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Investasi tersebut terealisasi dalam 105.078 proyek dan menyerap 418.138 tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Data BPS mencatat, tingkat kemiskinan turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 3,34 juta orang, turun 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan 51,52 ribu orang dibanding September 2024.
Selain itu, gini ratio 2025 berada di angka 0,350, menandakan ketimpangan pendapatan semakin menyempit. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat menjadi Rp50,82 juta atau naik 5,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka juga terjaga di angka 4,32 persen per November 2025.
Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah mengakui masih ada pekerjaan rumah, terutama pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 74,77.
Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan, momentum pertumbuhan di atas rata-rata nasional harus dijaga dan diarahkan untuk memperkuat program yang menyentuh masyarakat lapisan bawah, termasuk memperluas akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Capaian tersebut turut dirasakan masyarakat. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes dinyatakan lulus dari kategori miskin dan tidak lagi menerima bantuan sosial.
Salah satu di antaranya, Setia Puji, berhasil mengembangkan usaha bakso keliling hingga mampu mandiri secara ekonomi.
Berbagai langkah kolaboratif dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai Jawa Tengah kini menjadi salah satu tujuan favorit investor.
Sepanjang 2025, Pemprov Jawa Tengah juga meraih sedikitnya 40 penghargaan dari berbagai lembaga. Namun, bagi Gubernur Ahmad Luthfi, penghargaan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan pengingat agar setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka peluang investasi seluas-luasnya.
Ia menegaskan, membangun Jawa Tengah adalah proses “ngopeni” atau merawat secara berkelanjutan. Kolaborasi harus terus dijaga, karena amanah melayani rakyat adalah tugas yang tidak pernah selesai.
Editor : Zainal Abidin RK