SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pembenahan logistik laut menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing investasi dan kawasan industri di wilayahnya.
Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Sistem Logistik Berbasis Laut di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 11 Mei 2026. Rapat tersebut membahas penguatan sistem logistik laut di Jawa Tengah, terutama pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Kendal, dan dry port di Batang. Ketiganya dinilai menjadi simpul penting untuk menekan biaya logistik sekaligus menjaga daya saing investasi.
Luthfi mengaku sudah mendorong kepada pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembenahan infrastruktur logistik berbasis laut tersebut. Sebab, sekitar 70 persen arus kontainer ke Jawa Tengah masih bergantung lewat Tanjung Priok DKI Jakarta, sementara yang melalui Tanjung Emas Semarang baru sekitar 30 persen. Kondisi itu membuat ongkos logistik industri menjadi lebih mahal.
“Ini yang ingin kita ubah. Karena nanti makin banyak kawasan industri, makin banyak tenant-nya, maka harus kita perbaiki pelabuhannya,” ujarnya.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pembenahan pelabuhan laut di Jawa Tengah menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebab, biaya logistik berpengaruh langsung terhadap biaya produksi pelaku usaha.
“Salah satu hal yang perlu kita kembangkan dan kita support (dukung) untuk wilayah Jawa Tengah ini adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas,” ujarnya.
Menurut Todotua, biaya logistik menjadi komponen penting dalam kegiatan industri, perdagangan, dan investasi. Pihaknya akan ikut mendorong penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian terkait, terutama Kementerian Perhubungan.
Selain Tanjung Emas, pemerintah juga menyoroti kebutuhan pengembangan Pelabuhan Kendal dan dry port Batang. Dua kawasan tersebut dinilai penting karena okupansi industrinya terus meningkat.
Ia menegaskan, penguatan pelabuhan dan jaringan logistik menjadi syarat penting agar investasi Jawa Tengah tidak melemah.
Rapat tersebut diikuti jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, serta Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Tengah.
