Ini Hasil LHP Inspektorat Rembang: Temukan Akses Ilegal Akun Sekda dan Bupati 

REMBANG – Polemik seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) 2026 untuk enam kepala dinas di Kabupaten Rembang kembali bergulir kemarin. Agenda mendengarkan LHP dari Inspektorat yang pada rapat Jumat lalu (8/5) tak dapat hadir.

Kepala Inspektorat Rembang, Imung Tri Wijayanti membuka pokok-pokok temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang selama ini menjadi dokumen internal. Ia memastikan adanya pelanggaran serius, penggunaan akun Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bupati secara ilegal untuk meloloskan persetujuan administratif dalam sistem kepegawaian.

"Telah terjadi pelanggaran disiplin, yakni melampaui wewenang, melakukan approval atas nama Sekda selaku PYB dan Bupati selaku PPK melalui akun admin," ujar Imung dalam laporannya di hadapan ruang paripurna DPRD kemarin.

Ia menegaskan, penggunaan akun tersebut dilakukan tanpa izin, baik lisan maupun tertulis. Tindakan itu melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apapun, termasuk melampaui kewenangan dan bertindak sewenang-wenang.

Selain pelanggaran akses ilegal, Inspektorat juga menemukan kelalaian pengawasan atasan terhadap bawahan, serta kelemahan pengendalian internal dalam pelaksanaan seleksi. Atas temuan tersebut, Inspektorat telah menyampaikan rekomendasi kepada Bupati agar segera melakukan pembinaan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab secara administratif.