REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang meluncurkan inovasi SIAP TUNTAS (Tindak Lanjut Tuntas, Tata Kelola Berkualitas) untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan mencegah temuan berulang.
Inovasi yang dikembangkan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang itu diluncurkan Bupati Rembang Harno dalam Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2026 di Hotel Aston Inn Rembang, Selasa (27/10).
Inspektur Daerah Kabupaten Rembang Imung Tri Wijayanti menjelaskan, SIAP TUNTAS menjadi sarana pemantauan sekaligus percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Melalui inovasi ini, tindak lanjut tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga penyelesaian masalah.
“Tujuan akhirnya bukan hanya rekomendasi selesai, tetapi tata kelola pemerintahan benar-benar menjadi lebih baik,” jelas Imung.
Inspektorat akan memantau perkembangan tindak lanjut dan membantu perangkat daerah mengatasi kendala. Sementara itu, setiap perangkat daerah bertanggung jawab menyelesaikan rekomendasi sesuai kewenangannya.
Bupati Rembang Harno meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa segera menuntaskan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Harno menegaskan, pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memperbaiki kinerja dan mencegah penyimpangan sejak dini.
“Pengawasan jangan lagi dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Ketika Inspektorat hadir, jangan dianggap mencari-cari kesalahan. Justru pengawasan merupakan mitra strategis untuk mendeteksi risiko sejak dini, mencegah penyimpangan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia meminta setiap perangkat daerah memperkuat pengendalian internal, mengidentifikasi risiko sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, serta mempercepat penyelesaian rekomendasi pemeriksaan.
Harno juga menegaskan, pergantian pejabat tidak boleh menghambat penyelesaian rekomendasi. Tanggung jawab tersebut tetap melekat pada jabatan, bukan hanya pada individu yang mendudukinya.
“Tanggung jawab atas rekomendasi melekat pada jabatan, bukan semata-mata pada orang,” tandasnya.
Menurut Harno, Kabupaten Rembang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut. Namun, capaian tersebut harus diikuti perbaikan tata kelola dan pencegahan temuan berulang.
“Target kita bukan hanya mempertahankan opini tanpa pengecualian atau WTP, tetapi mewujudkan WTP yang substansional tanpa temuan berulang dengan perbaikan sistem yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Melalui SIAP TUNTAS, Pemkab Rembang berharap penyelesaian rekomendasi pemeriksaan semakin cepat, akuntabilitas pengelolaan anggaran meningkat, dan pelayanan publik semakin baik. (noe/ali)
Editor : Ali Mahmudi