REMBANG - Pemkab Rembang mengevaluasi pemakaian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 dan menyiapkan Desk Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT 2027. Rapat koordinator (Rakor) digelar di ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Rembang, Rabu (4/11).
Hadir Bagian Perekonomian dan SDA Setda, BPPKAD, Bappeda, Satpol PP, Dinkes, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan), DinsosPPKB, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker).
Kepala Satpol PP Rembang Slamet Haryanto melalui Kasi Penindakan Karnen menegaskan, evaluasi ini untuk memastikan anggaran terserap dan tepat sasaran.
"Jangan sampai anggaran tidak terserap. Kegiatan harus jalan, sesuai aturan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya," kata Karnen.
Rakor membahas realisasi fisik dan keuangan tiap perangkat daerah, kendala di lapangan, hingga percepatan penyerapan anggaran.
Untuk 2027, setiap perangkat daerah diminta menyiapkan usulan yang jelas. Mulai dari indikator kinerja, target, lokasi, anggaran, hingga dokumen pendukung.
"Usulan 2027 harus terarah dan terukur. Jangan asal mengusulkan," tegasnya.
Karnen menambahkan, koordinasi antarperangkat daerah menjadi kunci agar DBHCHT tidak tumpang tindih dan sesuai prioritas pembangunan daerah. (noe/ali)
