Gading Marten Ikut Disorot soal Anggaran Influencer Rp14,69 Miliar, Ini Temuan ICW

RADAR KUDUS - Gading Marten ikut menjadi perhatian warganet setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap belanja jasa influencer pemerintah senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Nama Gading muncul dalam perbincangan publik karena ia pernah tampil bersama Raffi Ahmad, Ariel NOAH, dan Desta dalam konten perjalanan ke Natuna yang kemudian dikaitkan dengan salah satu paket publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Setelah temuan tersebut ramai diperbincangkan, kolom komentar akun Instagram sejumlah figur yang terlibat dalam konten itu dipenuhi kritik dan sindiran. Selain Ariel NOAH, Gading Marten juga mendapat komentar dari pengguna media sosial yang mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi yang melibatkan selebritas.
Paket yang paling banyak menarik perhatian adalah pengadaan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada 2026. Berdasarkan temuan ICW, nilai pengadaan melalui KKP tersebut mencapai Rp3,6 miliar. Angka ini kemudian menjadi bahan perbincangan karena publik menghubungkannya dengan video perjalanan Raffi Ahmad dan rekan-rekannya yang ditayangkan melalui kanal YouTube RANS Entertainment.
Kelompok The Dudas Minus One yang tampil dalam konten tersebut terdiri atas Raffi Ahmad, Gading Marten, Ariel NOAH, dan Desta. Video itu memperlihatkan aktivitas mereka selama berada di Natuna. Setelah laporan ICW mengenai pengadaan jasa publikasi beredar, sebagian warganet mengaitkan perjalanan tersebut dengan anggaran promosi pemerintah di lokasi yang sama.
Meski demikian, perlu dibedakan antara kontrak pengadaan perusahaan dengan keterlibatan setiap individu dalam sebuah konten. Temuan ICW mencatat pengadaan jasa publikasi yang dikontrakkan kepada PT Rans Animasi Indonesia. Informasi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh anggota The Dudas Minus One menerima pembayaran secara pribadi dari paket pengadaan tersebut.
Di kolom komentar Instagram, sejumlah pengguna menyampaikan kritik dengan nada menyindir. Mereka mempertanyakan penggunaan uang negara untuk kegiatan promosi yang melibatkan figur publik, terutama ketika pemerintah juga menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Sebagian komentar menyinggung bahwa sumber APBN berasal dari penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat.
Ada warganet yang menyamakan perjalanan kelompok selebritas tersebut dengan kegiatan touring yang dibiayai uang rakyat. Pengguna lain mempertanyakan apakah masyarakat selama ini memahami bahwa kegiatan promosi pemerintah dapat melibatkan figur publik dengan nilai pengadaan miliaran rupiah.
Kritik serupa muncul ketika nilai kontrak Rp3,6 miliar untuk publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna menjadi sorotan. Sejumlah komentar mempertanyakan kesesuaian biaya tersebut dengan manfaat yang diterima masyarakat. Ada pula yang membandingkan anggaran promosi itu dengan kebutuhan sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
Sebagian warganet menilai dana sebesar itu akan lebih terasa manfaatnya jika dialihkan untuk mendukung kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan. Komentar tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan tidak hanya menyangkut nama selebritas yang tampil dalam konten, tetapi juga prioritas belanja pemerintah.
Perbincangan tersebut semakin meluas karena nilai Rp3,6 miliar hanya merupakan satu dari delapan paket pengadaan yang menjadi perhatian ICW. Jika seluruh kontrak yang tercatat dijumlahkan, nilainya mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar. Pengadaan itu berasal dari dua instansi pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta KKP, dalam rentang 2024 hingga 2026.



