RADAR KUDUS - Sebanyak 394 ribu kendaraan di seluruh Indonesia resmi diblokir dari akses pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pemblokiran ini dilakukan menyusul temuan indikasi kecurangan masif dalam proses pendaftaran data pengguna BBM bersubsidi melalui sistem "Subsidi Tepat" Pertamina.
Angka ratusan ribu kendaraan yang diblokir ini menjadi sorotan serius, mencerminkan besarnya skala penyalahgunaan BBM bersubsidi yang selama ini terjadi.
Baca Juga: 5 Teknik Pengereman Motor Matic yang Aman di Jalan Licin
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengungkapkan bahwa ratusan ribu nomor polisi (nopol) tersebut teridentifikasi melakukan tindakan penipuan atau fraud dalam sistem.
"Sistem Subsidi Tepat telah mengidentifikasi fraud pada 394 ribu nomor polisi, dan seluruhnya sudah kami blokir untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM di SPBU," tegas Mars Ega Legowo Putra dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, yang dikutip pada Jumat (28/11/2025).
Penertiban Demi Tepat Sasaran
Langkah tegas ini merupakan upaya berkelanjutan Pertamina dan Pemerintah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Selama ini, banyak kasus yang menunjukkan Pertalite dan Solar justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, sementara masyarakat kurang mampu yang menjadi target utama subsidi justru kesulitan mendapatkannya.
Pemblokiran ini menjadi bukti konkret bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi telah diperketat. Melalui implementasi sistem QR Code dan verifikasi data yang ketat, Pertamina berupaya mencapai beberapa target utama:
Baca Juga: Jangan Langsung Istirahat! Cek 5 Bagian Motor Honda Ini Usai Terjang Hujan Deras
-
Memastikan subsidi tepat sasaran.
-
Mencegah praktik pengoplosan BBM.
-
Menghentikan pembelian berlebihan untuk dijual kembali (kencing).
-
Menciptakan pengawasan stok di SPBU yang lebih transparan.
Sistem "Subsidi Tepat" dirancang untuk secara otomatis memblokir akses nopol kendaraan yang menunjukkan indikasi janggal atau mencurigakan dalam proses transaksi maupun pendaftaran.
Untuk diketahui, pembelian BBM subsidi saat ini wajib menggunakan QR Code dari program tersebut.
Keputusan memblokir 394 ribu kendaraan ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, sehingga dana subsidi pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat yang secara ekonomi memang berhak. (*)
Editor : Zainal Abidin RK