RADAR KUDUS – Buntut dari kecelakaan mendaratnya KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Bekasi Timur pada 27 April 2026 kini memasuki babak baru di ranah hukum.
Seorang penumpang yang menjadi saksi mata sekaligus korban dalam insiden tersebut resmi mengajukan gugatan perdata terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Gugatan yang terdaftar di pengadilan ini muncul sebagai bentuk protes keras atas apa yang dianggap sebagai kegagalan sistem keselamatan dan buruknya manajemen krisis pasca-kecelakaan.
Penggugat, Rolland E. Potu, secara spesifik melayangkan gugatannya tidak hanya kepada PT KAI, tetapi juga kepada Danantara serta agen perjalanan yang memfasilitasi keberangkatannya.
Dalam materi gugatannya, Rolland menuntut pengembalian biaya tiket (refund) senilai Rp754.500 sebagai kerugian materiil langsung.
Namun, yang menjadi sorotan utama adalah tuntutan kompensasi immaterial yang mencapai Rp100 miliar.
Dana tersebut, menurut Rolland, diperuntukkan bagi seluruh korban terdampak, baik bagi keluarga korban yang meninggal dunia maupun penumpang yang mengalami luka fisik dan trauma psikologis.
"Meskipun ini bukan gugatan class action secara formal, saya berdiri sebagai saksi hidup yang berada di dalam gerbong saat peristiwa mencekam itu terjadi.
Tuntutan ini adalah bentuk desakan agar nyawa penumpang dihargai lebih dari sekadar nilai tiket," tegas Rolland dalam keterangannya.
Selain aspek finansial, gugatan ini bertujuan menjadi motor penggerak bagi evaluasi total terhadap prosedur keselamatan (SOP) dan respons darurat PT KAI. Rolland menilai penanganan pasca-insiden di lapangan sangat jauh dari standar ideal.
Berdasarkan pengakuannya, sesaat setelah kecelakaan, pihak otoritas dianggap lebih fokus pada masalah administratif seperti pengembalian biaya tiket, ketimbang melakukan pemeriksaan medis menyeluruh terhadap kondisi fisik dan mental para penumpang yang masih terguncang.
"Kami hanya menerima informasi singkat soal refund. Tidak ada langkah konkret di lokasi untuk memastikan apakah ada penumpang yang mengalami cedera dalam atau trauma hebat. Penanganan ini sangat tidak optimal," lanjutnya.
Gugatan sebesar Rp100 miliar ini dipandang oleh para pakar hukum sebagai sinyal peringatan bagi operator transportasi publik di Indonesia.
Baca Juga: Rupiah Terpuruk Menuju Rp17.500: Efek Domino Mulai Sasar Harga Nasi Padang hingga Tiket Pesawat
Kasus ini diharapkan dapat membuka tabir mengenai sejauh mana akuntabilitas perusahaan negara dalam menjamin keselamatan nyawa warga negara.
Hingga saat ini, pihak PT KAI maupun kementerian terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai materi gugatan yang diajukan oleh Rolland E. Potu.
Di sisi lain, publik terus memantau perkembangan kasus ini sebagai tolak ukur penegakan hak konsumen dan standar keselamatan transportasi nasional di masa depan. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna