RADAR KUDUS - Dua sosok penting di pemerintahan daerah Jawa Barat akhirnya harus menelan pil pahit setelah tersandung kebijakan yang dinilai keliru.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dan Wali Kota Depok, Supian Suri, akhirnya secara terbuka meminta maaf kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usai aksi mereka memantik sorotan tajam publik.
Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan resmi bersama para kepala daerah se-Jawa Barat pada Rabu, 9 April 2025.
Tak hanya sekadar formalitas, keduanya tampil dalam sebuah video yang diunggah Dedi Mulyadi di Instagram pribadinya, menunjukkan sikap rendah hati yang patut diapresiasi.
Skandal Liburan dan Mobil Dinas: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Kedua kepala daerah ini sebelumnya ramai diberitakan karena keputusan-keputusan yang dianggap menyalahi aturan.
Lucky Hakim, mantan artis yang kini menjabat Bupati Indramayu, diketahui melakukan perjalanan ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Gubernur maupun Kementerian Dalam Negeri.
Liburan pribadi itu dianggap melanggar prosedur protokoler pejabat publik.
Sementara itu, Supian Suri, Wali Kota Depok yang baru dilantik awal tahun ini, menuai kritik tajam setelah mengizinkan mobil dinas Pemkot Depok digunakan ASN untuk mudik Lebaran.
Kebijakan tersebut langsung ditentang Gubernur karena dianggap menyalahgunakan fasilitas negara.
“Saya bersama dua pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat, yang mengakui kesalahan masing-masing,” ujar Dedi dalam unggahan videonya.
Permintaan Maaf Terbuka: “Kami Siap Bertanggung Jawab”
Dalam video tersebut, Supian Suri tampil lebih dulu, menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Depok dan warga Jawa Barat atas keputusannya yang kontroversial.
“Warga Depok, warga Indonesia… Saya, Supian Suri, Wali Kota Depok, atas kesalahan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya,” ujarnya dengan nada serius.
Ia mengaku telah ditegur secara langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi dan telah mengirimkan surat permohonan maaf ke Mendagri, Kepala BKN, dan Menpan-RB sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Tak lama setelah itu, Lucky Hakim yang berdiri di sampingnya, juga menyampaikan hal serupa.
“Saya minta maaf, khususnya kepada masyarakat Indramayu, atas kekhilafan saya pergi tanpa izin. Saya juga minta maaf ke Gubernur.
Saya siap menerima konsekuensi dan sanksi apapun,” ujar Lucky, yang sebelumnya sudah dipanggil oleh Kemendagri untuk klarifikasi.
Dedi Mulyadi: "Inilah Pemimpin Sejati"
Gubernur Dedi Mulyadi tampak mengapresiasi sikap jantan kedua bawahannya.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang berani mengakui kesalahan dan tak lari dari tanggung jawab.
“Terima kasih. Ini baru pemimpin-pemimpin yang gentle. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri,” tegas Dedi sembari menatap keduanya.
Pernyataan itu sontak menjadi sorotan netizen. Banyak yang menilai Dedi Mulyadi tak hanya tegas, tapi juga memberi ruang bagi perbaikan tanpa mempermalukan bawahannya di depan umum.
Menghindari Reputasi Buruk: Langkah Pemulihan Nama Baik
Langkah Supian dan Lucky menyampaikan permintaan maaf terbuka dinilai sebagai upaya meredam polemik dan menjaga nama baik jabatan, terutama menjelang evaluasi kinerja kepala daerah di pertengahan tahun.
Publikasi yang mereka lakukan bukan sekadar formalitas, melainkan strategi komunikasi politik yang mengedepankan transparansi dan tanggung jawab sosial.
Sikap Tegas Gubernur dan Efek Jera Bagi Kepala Daerah
Dedi Mulyadi sejak awal dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani menyentil bawahannya di ruang publik jika terjadi pelanggaran aturan.
Dengan kejadian ini, publik berharap tak ada lagi kepala daerah yang mengambil keputusan sepihak yang bertentangan dengan regulasi.
Pengamat kebijakan publik menilai, langkah ini sekaligus memberi sinyal bahwa dalam kepemimpinan Dedi Mulyadi, tidak ada ruang bagi arogansi kekuasaan.
Semua kepala daerah, tak peduli popularitas atau latar belakangnya, wajib tunduk pada aturan.
Penutup: Kepemimpinan Tak Hanya Soal Jabatan, Tapi Juga Tanggung Jawab
Kisah Lucky Hakim dan Supian Suri adalah cermin nyata bahwa jabatan bukan tempat bebas dari kritik. Justru, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan sosialnya.
Namun ketika seorang pemimpin berani mengakui salah dan siap diperiksa, publik pun tak segan memberi maaf.
“Yang penting, jangan ulangi lagi,” komentar salah satu warga net yang menyaksikan video tersebut.
Langkah ini diharapkan bisa menjadi preseden baik bagi seluruh kepala daerah di Indonesia, bahwa integritas dan kerendahan hati adalah kunci utama dalam kepemimpinan yang dipercaya rakyat. (*)
Editor : Mahendra Aditya