REMBANG – Bupati Rembang Harno memberi sinyal terbukanya peluang bagi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat (SR) yang tengah dibangun di Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang.
Kesempatan ini terutama ditujukan bagi calon guru yang belum terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Selain itu, sekolah tersebut juga membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga masuk kategori desil 1 dan 2 atau kelompok sangat miskin dan miskin.
Baca Juga: Masuk Semifinal Liga 4 Jateng, PSIR Rembang Fokus Lawan Persak Kebumen
Hal itu disampaikan Bupati Harno saat menghadiri rapat kerja Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Rembang beberapa waktu lalu.
Ia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat telah dimulai dan dalam waktu dekat akan membutuhkan banyak tenaga pendidik.
Bupati Harno juga menjadwalkan kegiatan sosialisasi pada 11 Februari mendatang yang akan digelar di Pendopo Museum RA Kartini.
Kegiatan tersebut akan diikuti seluruh kepala desa se-Kabupaten Rembang sebagai upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait keberadaan dan mekanisme Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Sekolah Rakyat akan menerima peserta didik dari keluarga desil 1 dan 2 mulai jenjang SD, SMP hingga SMA.
Rencananya, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada tahun ajaran baru.
Bupati menjelaskan, tahun ajaran baru ditargetkan berlangsung mulai Juli 2027.
Baca Juga: PSIR Rembang Tekuk Persebi 1-0, Amankan Tiket Semifinal Liga 4 Jateng dan Putaran Nasional
Oleh karena itu, para calon tenaga pendidik yang belum terdaftar dalam Dapodik diminta aktif mencari informasi terkait kebutuhan guru serta mekanisme pendaftarannya.
Ia memperkirakan jumlah siswa yang akan ditampung bisa mencapai sekitar 1.000 orang dari seluruh jenjang pendidikan, sehingga kebutuhan tenaga pendidik cukup besar.
Terkait teknis rekrutmen guru, Bupati Harno mengaku belum mengetahui secara rinci.
Ia meminta pihak yang berminat untuk berkomunikasi langsung dengan instansi yang nantinya menangani hal tersebut.
Setelah sosialisasi, pihaknya juga akan meninjau progres pembangunan serta memastikan waktu penyelesaiannya.
Baca Juga: LPJU Padam Berbulan-bulan, Kota Pusaka Lasem Rembang Disebut Seperti Kota Mati
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Rembang sendiri terus dipercepat.
Fokus awal diarahkan pada penyelesaian konstruksi gedung untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, termasuk asrama serta fasilitas pendukung lainnya.
Sekolah ini dirancang memiliki kapasitas sekitar 180 siswa, dengan tenaga pendidik yang nantinya berasal dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Rembang, Prapto Raharjo, menyampaikan bahwa pembangunan fisik sudah mulai berjalan.
Ia menyebut beberapa waktu lalu pelaksana lapangan telah melakukan persiapan pemasangan tiang pancang.
Menurut Prapto, tidak semua daerah mendapatkan fasilitas tiang pancang. Dari enam kabupaten/kota, hanya tiga daerah yang memperoleh, salah satunya Kabupaten Rembang.
Terkait tenaga kerja pembangunan, sebelumnya Kepala Desa Kaliombo juga telah menyampaikan bahwa masyarakat lokal berpeluang dilibatkan sebagai pekerja.
Warga Kabupaten Rembang yang berminat bekerja sebagai tenaga bangunan dapat langsung berkoordinasi dengan pihak pelaksana di lapangan.
Baca Juga: Sementara PSIR Rembang Unggul 1-0 atas Atas Persebi
Namun, kesempatan tersebut tidak diperuntukkan bagi tenaga ahli, melainkan tenaga bangunan.
Prapto menambahkan, pembangunan gedung ditargetkan rampung tahun ini, mencakup gedung SD, SMP, SMA, asrama, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya.
Setiap jenjang akan memiliki dua rombongan belajar, dengan masing-masing rombel berisi sekitar 30 siswa.
Saat ini, fokus utama masih pada penyelesaian pembangunan fisik. Sementara itu, rekrutmen guru sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Untuk peserta didik, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu guna memutus mata rantai kemiskinan.
Baca Juga: Edukasi Seni Lukis, 60 Siswa MI Al Asy’ari Pati Sambangi Gallery Rosyid Ndoyik Rembang
Proses asesmen calon siswa akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Targetnya, seluruh tahapan dapat diselesaikan dalam satu tahun, sehingga Sekolah Rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran 2026–2027.
“Peran kami di daerah lebih pada persiapan administrasi, proses pendirian Sekolah Rakyat, dan penyediaan lahan,” pungkas Prapto. (noe)
Editor : Ali Mustofa