Merauke – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Papua Selatan kembali menjadi sorotan. Bukan karena perebutan kursi, melainkan karena ratusan formasi justru belum terisi. Di tengah kemandekan itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan turun tangan, memastikan sisa kuota ASN benar-benar diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar audiensi terbuka bersama pencari kerja OAP di Aula Nokensai, Merauke, Rabu (14/1/2026). Forum ini menjadi ruang klarifikasi sekaligus tekanan moral agar hak afirmatif OAP tidak tergerus oleh persoalan teknis seleksi CPNS tahun sebelumnya.
Dalam audiensi tersebut, terungkap fakta krusial: sekitar 203 hingga 206 formasi CPNS di Papua Selatan masih kosong sejak seleksi 2025. Kekosongan ini tersebar di empat kabupaten, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
Baca Juga: 500 Formasi CPNS 2026 di Kemenkumham, Kemenkeu Bidik Lulusan SMA
Bukan Sekadar Kursi Kosong, Ini Soal Hak OAP
Bagi pencari kerja OAP, sisa formasi tersebut bukan sekadar angka statistik. Mereka menuntut kepastian agar kursi ASN yang belum terisi tidak dialihkan ke luar Papua Selatan atau terbuka bagi non-OAP.
Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, menegaskan bahwa lembaganya berdiri di garis depan untuk memastikan afirmasi OAP tidak berhenti di atas kertas.
“Kami tidak masuk ke ranah teknis seleksi. Itu kewenangan pemerintah. Tetapi satu hal yang kami kawal penuh adalah hak Orang Asli Papua. Sisa kuota CPNS itu harus untuk OAP Papua Selatan dari empat kabupaten,” tegas Damianus.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa MRP tidak akan membiarkan kekosongan formasi CPNS berlarut tanpa kejelasan arah kebijakan.
Baca Juga: CPNS Resmi Jadi Satu-Satunya Jalan Guru dan Dosen Mulai 2026
Empat Kabupaten Jadi Fokus Pengawalan
MRP menegaskan bahwa pengisian formasi CPNS yang tersisa harus berpihak pada OAP dari wilayah administratif Papua Selatan, bukan didistribusikan ulang secara nasional.
Empat kabupaten yang menjadi fokus pengawalan adalah:
-
Kabupaten Merauke
-
Kabupaten Boven Digoel
-
Kabupaten Mappi
-
Kabupaten Asmat
Menurut Damianus, keempat daerah tersebut merupakan basis demografis OAP yang semestinya menjadi prioritas dalam kebijakan ASN afirmatif.
“Kami ingin memastikan bahwa Orang Asli Papua di tanahnya sendiri tidak menjadi penonton. Ini soal keadilan struktural,” ujarnya.
MRP: 2026 Harus Jadi Tahun Penyelesaian
Yang menarik, MRP Papua Selatan memasang batas waktu politik. Damianus menegaskan bahwa pengisian seluruh formasi CPNS yang kosong harus dituntaskan pada tahun 2026.
MRP tidak ingin persoalan ini berlarut hingga melewati tahun anggaran, karena berpotensi membuka celah kebijakan yang merugikan OAP.
“Kami harap proses ini selesai tahun 2026. Jangan digantung. Jangan ada ketidakpastian yang berkepanjangan,” katanya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi tekanan halus kepada pemerintah daerah dan pusat agar segera mengambil keputusan konkret.
Baca Juga: 300+ Formasi CPNS 2026 untuk Lulusan SMA
Apresiasi ke Pemprov, Tapi Tetap Dikawal Ketat
Meski tegas, MRP Papua Selatan tetap mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang membuka ruang dialog dengan pencari kerja OAP.
Damianus menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan yang dinilai menunjukkan komitmen dalam mengawal aspirasi OAP.
Namun, ia menegaskan bahwa pengawalan MRP tidak akan berhenti di forum audiensi semata.
“Kami mengawal dari awal sampai akhir. Dari pembahasan hingga keputusan final. Ini tanggung jawab moral kami,” ujarnya.
Pencaker Diminta Percaya Proses, Pemerintah Diminta Tegas
Dalam audiensi itu, MRP juga meminta pencari kerja OAP untuk memberikan ruang kepada pemerintah daerah agar dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan CPNS secara administratif dan regulatif.
Menurut Damianus, tekanan publik tetap penting, tetapi harus diimbangi dengan kepercayaan terhadap mekanisme resmi agar solusi tidak berujung buntu.
Di sisi lain, pemerintah daerah diingatkan agar tidak ragu menggunakan kewenangan yang dimiliki, selama kebijakan tersebut berpihak pada perlindungan hak OAP.
Lebih dari CPNS, Ini Arah Politik Afirmasi Papua Selatan
Kasus ratusan formasi CPNS kosong ini membuka diskusi yang lebih luas: bagaimana arah kebijakan afirmatif OAP dijalankan pascapemekaran Papua Selatan.
Bagi MRP, CPNS bukan hanya soal pekerjaan, melainkan pintu masuk keterlibatan OAP dalam birokrasi pemerintahan daerah. Tanpa kehadiran OAP dalam struktur ASN, afirmasi hanya akan menjadi jargon.
Dengan pengawalan ketat MRP dan komitmen pemerintah daerah, tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penyelesaian, bukan sekadar janji.
Editor : Mahendra Aditya