JEPARA — Pemerintah Kabupaten Jepara resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana pada Jumat (6/2/2026), menyusul longsor besar di Desa Tempur serta banjir yang melanda sejumlah wilayah sejak 9 Januari lalu.
Seiring berakhirnya status tersebut, Pemkab Jepara menetapkan masa transisi darurat ke pemulihan selama satu bulan ke depan. Langkah ini diambil untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, mengatakan penetapan masa transisi didasarkan pada tingkat kerusakan sarana dan prasarana yang tergolong berat.
“Perhitungan kami menunjukkan pemulihan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Beberapa infrastruktur mengalami kerusakan cukup parah,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Menurut Arwin, sejumlah fasilitas vital seperti jembatan, tanggul, dan akses jalan di beberapa wilayah, termasuk Desa Tempur, tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam masa tanggap darurat.
“Kalau hanya mengandalkan masa tanggap darurat, penanganan tidak akan selesai. Karena itu, kami tetapkan masa transisi tahap pertama selama satu bulan,” jelasnya.
Ia menegaskan, masa transisi ini masih bisa diperpanjang apabila proses pemulihan belum tuntas sesuai target.
Saat ini, penanganan di Desa Tempur difokuskan pada pengalihan alur Sungai Kali Gelis, termasuk pendalaman dan pelebaran aliran sungai. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penggerusan badan jalan dan potensi longsor susulan.
Selain itu, BPBD Jepara bersama instansi terkait juga melakukan normalisasi sungai di sejumlah titik rawan sebagai bagian dari penanganan pascabencana sekaligus mitigasi jangka panjang.
“Jika masih dibutuhkan, masa transisi akan kami lanjutkan sesuai kondisi di lapangan,” pungkas Arwin.
Editor : Mahendra Aditya