REMBANG – Kabar baru untuk masyarakat Kabupaten Rembang.
Mulai Januari 2024, Rembang terpilih menjadi salah 1 dari 150 kabupaten/kota sebagai sampel pengamatan inflasi nasional.
Informasi itu dikemukakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang, Teguh Iman Santoso di acara FGD menyongsong Rembang sebagai Kota Inflasi.
Acara dipusatkan di hotel Fave Rembang.
Mendatangkan narasumber Sekda Rembang, Fahrudin dan perwakilan BPS Jawa Tengah, Rully Sutansyah Effendy.
Dalam kesempatan sama Teguh ucapkan terima kasih atas kerjasama dalam pelaksanaan survei biaya hidup (SBH) tahun 2022.
Dipaparkan pula sebaran kota dan kabupaten cakupanya, di Jateng salah satunya Kabupaten Rembang.
Dipaparkan pula penyusun inflasi, perekonomian Kabupaten Rembang. Dimana Recovery perekonomian Kabupaten Rembang pasca covid relatif cepat (v shaped).
Pada 2021, semua lapangan usaha sudah mengalami recovery, kecuali transportasi, jasa lainnya dan jasa pemerintahan.
Top 3 lapangan usaha bershare besar (Pertanian, industri, perdagangan secara kumulatif mencapai 61,55 persen (penggerak mesin ekonomi).
PDRB ke-3 nya pada 2021 sudah melampaui kondisi pre-covid.
Acara FGD dipandu Asisten II Setda Rembang, Mardi.
Paparan pertama disampaikan BPS Jateng terkait memahami inflasi, kini dan nanti.
Disambung materi Sekda Rembang, Fahrudin peran Pemkab dalam mengendalikan inflasi menuju Rembang Kota Inflasi.
”Kabupaten Rembang dengan dijadikan sampel penghitungan inflasi. Mau tidak mau setiap bulan harus bisa menyiapkan data. Lalu komoditas apa yang berpengaruh, serta kontribusi tinggi terhadap naiknya inflasi. Ketika tidak sinergi sangat berat,” gambaran Mardi.
Sekda Rembang, Fahrudin dalam papaan FGD tersebut paparkan pengertian dan sejarah inflasi. Termasuk penyebab utama terjadinya inflasi serta kebijakan yang diterapkan presiden pertama untuk menghadapinya.
Dipaparkan pula pada masa orde baru, penyebab kemerosotan ekonomi zaman orde baru.
Selain itu disampaikan data inflasi Kabupaten Rembang tahun 2022 sampai 2023.
Tahun 2022 sebesar 2,5 persen dan tahun 2023 sebesar 1,19 sampai 1,65 persen.
Menurut standar yang ditetapkan batas inflasi tertinggi 8,5 persen dan batas inflasi terendah 1 persen.
Jika melihat data tersebut maka Kabupaten Rembang tingkat inflasinya masih dalam tingkat rendah.
Kebijakan yang diambil Pemda dalam mengendalikan inflasi pertama diterbitkan Surat Keputusan Bupati No. 500/2629/2023, Tentang pembentukan Tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas.
Antara lain tugasnya melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga bahan kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten.
Menyusun kebijakan pengendalian inflasi tingkat nasional dan provinsi.
Berikutnya melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik tingkat kabupaten.
Melakukan koordinasi dengan tim pengendali inflasi pusat dan dan tim pengendalian inflasi daerah provinsi.
Serta melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi tingkat kabupaten.
Editor : Abdul Rokhim