RADAR KUDUS — Dunia pendidikan di Kota Padang tengah diusik oleh kabar memilukan yang mencederai nilai kemanusiaan.
Dua orang siswa yang merupakan anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Nur Ilahi terancam kehilangan hak pendidikan mereka.
Alasannya sangat menyesakkan dada: mereka belum mampu melunasi tunggakan biaya seragam sekolah sebesar Rp300.000.
Baca Juga: Skema Gaji 30 Ribu Pegawai Kopdes Merah Putih: APBN Hanya Menanggung di Dua Tahun Pertama
Bukannya mendapatkan solusi atau keringanan, kedua siswa ini justru dikabarkan diminta oleh pihak sekolah untuk mencari tempat pendidikan lain. Keputusan ini memicu keprihatinan luas mengenai hilangnya rasa empati dalam institusi pendidikan.
Ketua LKSA Nur Ilahi, Renol Putra, menjelaskan bahwa tunggakan tersebut muncul bukan karena unsur kesengajaan, melainkan akibat kondisi finansial panti asuhan yang sedang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir.
Selama ini, kedua anak asuhnya tersebut terpaksa menggunakan seragam yang sudah lama dan mulai tidak layak pakai.
Renol mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak sekolah untuk memaparkan kondisi riil panti dan memohon kebijakan agar pembayaran dapat ditangguhkan atau dicicil. Namun, upaya tersebut seolah bertepuk sebelah tangan.
"Kami sudah menjelaskan bahwa kondisi keuangan panti sedang sulit. Kami hanya minta waktu, tapi pihak sekolah terus menagih sampai akhirnya keluar ucapan agar anak-anak kami pindah sekolah saja jika tidak sanggup membayar," ujar Renol dengan nada kecewa.
Bagi anak-anak panti asuhan, sekolah seharusnya menjadi tempat aman untuk merajut mimpi dan mengubah nasib.
Namun, tekanan terkait biaya seragam ini justru meninggalkan trauma mendalam bagi kedua siswa tersebut.
Kabar mengenai permintaan pindah sekolah ini membuat mental mereka terguncang. Muncul ketakutan akan mengalami perundungan (bullying) dari rekan sejawat atau merasa rendah diri di hadapan tenaga pendidik.
Akibatnya, kedua siswa ini kini merasa enggan untuk kembali menginjakkan kaki di sekolah tersebut karena merasa tidak lagi diterima.
Renol Putra sangat menyayangkan sikap kaku yang diambil pihak sekolah. Menurutnya, angka Rp300.000 seharusnya tidak menjadi penghalang bagi seorang anak untuk menuntut ilmu, apalagi mengingat status mereka sebagai anak yatim atau piatu yang tinggal di panti asuhan.
Ia menilai persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog yang lebih humanis, misalnya melalui program beasiswa internal atau bantuan dari dana sosial sekolah.
Mengusir siswa karena tunggakan biaya kecil dianggap sebagai keputusan yang terlalu berat dan mencederai semangat pendidikan untuk semua golongan.
Hingga saat ini, pihak panti masih berupaya mencari jalan keluar terbaik agar pendidikan kedua anak tersebut tidak terhenti di tengah jalan.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi otoritas pendidikan di Kota Padang untuk lebih peka terhadap kondisi siswa dari kelompok rentan agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena perkara seragam. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna