Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RPH Getasrejo Jadi Prioritas Penguatan Ekonomi Syariah Grobogan

I
EKONOMI SYARIAH: Kondisi RPH Getasrejo di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan yang diusulkan rehabilitasi. (INTAN MAYLANI/RADAR KUDUS)
EKONOMI SYARIAH: Kondisi RPH Getasrejo di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan yang diusulkan rehabilitasi. (INTAN MAYLANI/RADAR KUDUS)

Advertisement

GROBOGAN – Pemkab Grobogan menempatkan rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH) Getasrejo, Kecamatan Grobogan, sebagai salah satu program prioritas dalam penguatan ekonomi syariah pada 2027. 

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan standar layanan pemotongan hewan sekaligus mendukung pengembangan industri halal di daerah.

Kepala Bapperida Grobogan Afi Wildani mengatakan, perbaikan RPH Getasrejo telah diusulkan melalui bantuan keuangan provinsi dengan nilai mencapai Rp 4 miliar. 

Advertisement

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membenahi sarana dan prasarana yang menunjang proses pemotongan hewan sesuai standar kesehatan, sanitasi, dan ketentuan halal.

“RPH Getasrejo menjadi salah satu prioritas karena berkaitan dengan penguatan ekonomi syariah. Perbaikan sarana dan sanitasi diperlukan untuk menjamin kualitas produk serta mendukung proses sertifikasi halal,” ujar Afi.

Menurutnya, keberadaan RPH yang memenuhi standar menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal dari hulu hingga hilir. 

Advertisement

Tidak hanya menjamin kualitas dan keamanan produk daging yang beredar di masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing sektor peternakan dan perdagangan hasil ternak di Grobogan.

Saat ini RPH Getasrejo telah mengantongi sertifikat halal. Namun pengelola masih terus melakukan penyempurnaan dengan mengajukan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sebagai bukti bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sesuai ketentuan pemerintah.

Kepala RPH Getasrejo Wahyudi menjelaskan, proses pengajuan NKV sedang berjalan.

Sertifikasi tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan keamanan pangan asal hewan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan.

Advertisement

Artikel Terkait

Bukan Soal Pertek, Ini yang Jadi Fokus DLH Grobogan dalam Mengawasi IPAL SPPG

Bukan Soal Pertek, Ini yang Jadi Fokus DLH Grobogan dalam Mengawasi IPAL SPPG

GROBOGAN – Di tengah sorotan terhadap pengelolaan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Grobogan menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kepemilikan Persetujua

Timbulkan Bau, DLH Grobogan Temukan IPAL SPPG Tak Sesuai Standar

Timbulkan Bau, DLH Grobogan Temukan IPAL SPPG Tak Sesuai Standar

GROBOGAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Grobogan menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pengelolaan limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kedungjati. Temuan tersebut diperoleh saat D

Matangkan KUA-PPAS 2027, Sekda Grobogan Tekankan Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak

Matangkan KUA-PPAS 2027, Sekda Grobogan Tekankan Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak

GROBOGAN – Pemkab Grobogan tengah mematangkan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, melalui workshop yang digelar Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer