Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Matangkan KUA-PPAS 2027, Sekda Grobogan Tekankan Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak

I
Penulis: Intan Maylani❯
SOSIALISASI: Sekda Grobogan Anang Armunanto saat memberikan paparan di Workshop KUA PPAS 2027.
SOSIALISASI: Sekda Grobogan Anang Armunanto saat memberikan paparan di Workshop KUA PPAS 2027.

Advertisement

GROBOGAN – Pemkab Grobogan tengah mematangkan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, melalui workshop yang digelar Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) pada Kamis (4/6/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang harus dilakukan secara cermat.

Terutama di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional dan keterbatasan ruang fiskal daerah.

Advertisement

Menurut Anang, penyusunan APBD Tahun 2027 wajib mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) nasional serta selaras dengan arah pembangunan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

"Perlu saya tegaskan, penyusunan KUA-PPAS wajib mempedomani Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal nasional. Kebijakan daerah harus sinergis dengan kebijakan pusat," ujarnya.

Ia menjelaskan, dokumen perencanaan daerah juga harus mengakomodasi berbagai ketentuan mandatory spending, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga alokasi dana desa sesuai regulasi yang berlaku.

Advertisement

Di tengah keterbatasan anggaran, Anang meminta seluruh perangkat daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak dapat dimaknai sebatas pengurangan belanja.

"Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi memastikan setiap alokasi benar-benar tepat sasaran, efektif, dan berdampak terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah," tegasnya.

Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjaga rasionalitas target pendapatan dan menyusun struktur belanja secara prudent atau hati-hati sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara perangkat daerah diminta menyelaraskan seluruh usulan program dengan target RKPD Tahun 2027 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Advertisement
Editor : Intan Maylani Sabrina

Artikel Terkait

Pembangunan Jembatan Armco di Desa Pakis Grobogan Disambut Bahagia

Pembangunan Jembatan Armco di Desa Pakis Grobogan Disambut Bahagia

GROBOGAN – Semangat gotong royong kembali terlihat di Dusun Karas, Desa Pakis, Kecamatan Kradenan. Anggota Koramil 17/Kradenan bersama warga setempat bahu-membahu membersihkan area yang akan menjadi lokasi pembangunan Je

Enam Dapur MBG di Grobogan Mulai Beroperasi Lagi, 21 SPPG Masih Di-suspend

Enam Dapur MBG di Grobogan Mulai Beroperasi Lagi, 21 SPPG Masih Di-suspend

GROBOGAN – Sebanyak 21 dari total 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Grobogan masih berstatus suspend dan belum dapat beroperasi. Sementara enam SPPG lainnya telah mendapat izin untuk kembali melayani

Sedang Patroli, Kasat Lantas Grobogan Langsung Turun Tangan Tolong Korban Kecelakaan

Sedang Patroli, Kasat Lantas Grobogan Langsung Turun Tangan Tolong Korban Kecelakaan

GROBOGAN– Aksi cepat dan sigap ditunjukkan Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Kumala Enggar Anjarani saat menemukan kecelakaan lalu lintas ketika melaksanakan patroli di Jalan R Soeprapto, Purwodadi, Kamis (4/6/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer