Bukan Soal Pertek, Ini yang Jadi Fokus DLH Grobogan dalam Mengawasi IPAL SPPG

GROBOGAN – Di tengah sorotan terhadap pengelolaan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), DLH Grobogan menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kepemilikan Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah, melainkan pada kepatuhan pengelola dalam mengelola limbah sesuai standar lingkungan.

Kepala DLH Grobogan, Heru Dwi Cahyono, menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, SPPG tidak termasuk kategori usaha yang wajib mengurus Pertek pembuangan atau pemanfaatan air limbah.

"Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana limbah yang dihasilkan dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun gangguan bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Menurut Heru, setiap SPPG tetap wajib memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang diterbitkan melalui sistem AMDALNET.

Selain itu, pengelola juga diwajibkan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan standar teknologi pengolahan air limbah domestik.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025.

Heru menegaskan, keberadaan IPAL tidak boleh sekadar formalitas.

Pengelola harus memastikan fasilitas tersebut berfungsi optimal melalui pemeliharaan rutin dan pengoperasian yang benar.

"IPAL harus benar-benar bekerja mengolah limbah sebelum dibuang ke saluran drainase atau badan air. Ini yang kami awasi," katanya.

DLH juga menekankan bahwa kualitas air limbah hasil pengolahan harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah.