KUDUS - Program Kemah Pendidikan yang digelar SMA 1 Gebog memicu polemik di kalangan orang tua siswa.
Pasalnya, pihak sekolah menarik biaya sebesar Rp 350 ribu per siswa untuk kegiatan kemah selama tiga hari dua malam di Barak TNI-AD Sumowono, Semarang.
Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas X.
Dan jika absen tahun ini, siswa diwajibkan ikut di kelas XI.
Hal ini membuat sejumlah wali murid merasa keberatan dan mempertanyakan dasar pemungutan biaya tersebut.
Pihak sekolah melalui Waka Humas Bahar menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk konsumsi dan kebutuhan siswa lainnya.
“Bagi siswa yang tidak mampu, sekolah membantu. Bahkan orang tua bisa menyampaikan izin jika keberatan. Tidak ada paksaan,” ujar Bahar saat dikonfirmasi, Selasa (14/5).
Total peserta diperkirakan mencapai 432 siswa, tersebar di 12 kelas.
Menurut Bahar, kegiatan serupa sebelumnya hanya untuk pengurus OSIS dan Dewan Ambalan.
Namun tahun ini diperluas menjadi program kesiswaan untuk semua siswa kelas X.
“Pemilihan Barak TNI karena efek pendidikan karakternya nyata. Anak-anak lebih disiplin dan tangguh,” jelasnya.
Ia juga mengklaim kegiatan ini sudah dikoordinasikan dengan Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah.
Namun, pernyataan berbeda disampaikan Kepala Cabdin Wilayah III, Deyas Yani Rahmawan.
Ia dengan tegas menyatakan tidak pernah memberi izin kegiatan yang melibatkan pungutan dari siswa.
“Tidak boleh ada iuran. Kalau terbukti, akan kami beri sanksi sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Agus Sulistiyono, Seksi Acara Kemah Pendidikan, menyebut bahwa iuran dikelola oleh pengurus kelas, bukan sekolah secara langsung.
Bahkan, lokasi kemah dipilih berdasarkan keinginan siswa.
“Sekolah hanya memfasilitasi dan membantu yang tidak mampu, ada sekitar 28 anak yang dibantu,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 407 siswa sudah menyerahkan surat izin dari orang tua.
Sementara sisanya masih dalam proses menjelang keberangkatan pada 18 Mei 2025.
Polemik ini terus bergulir, dan publik menunggu tindak lanjut dari pihak Cabdin.
Ini untuk memastikan apakah kegiatan ini sesuai aturan atau justru melanggar ketentuan pendidikan yang berlaku. (*/him)
Editor : Ali Mustofa