RADAR KUDUS – Sebuah momen ironis mewarnai suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) di Gedung Parlemen, Senayan.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, tertangkap kamera hanya bisa memberikan senyum tipis yang sarat makna ketika anggaran lembaga yang dipimpinnya disebut-sebut lebih kecil dibandingkan alokasi pengadaan kaos kaki dalam program nasional.
Ketegangan intelektual ini bermula saat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, membedah laporan keuangan terkait fungsi pengawasan pangan.
Baca Juga: Diplomasi "Hallyu": Presiden Prabowo Bidik Peningkatan Konser K-Pop untuk Dongkrak Ekonomi Kreatif
Dalam paparannya, Charles menyoroti fakta mengejutkan bahwa sisa anggaran pengawasan BPOM hanya menyentuh angka sekitar Rp 2,9 miliar.
Angka tersebut dinilai sangat tidak masuk akal untuk mengover wilayah pengawasan seluas Indonesia, terlebih di tengah mandat besar pemerintah dalam mengawal keamanan pangan nasional.
Perbandingan satir pun muncul ketika Charles menyebut bahwa alokasi tersebut terasa sangat kerdil, bahkan jika dibandingkan dengan komponen pendukung seperti pengadaan kaos kaki dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Bagaimana mungkin lembaga sebesar BPOM yang menjaga nyawa 280 juta rakyat Indonesia hanya dibekali sisa anggaran yang bahkan mungkin lebih kecil dari anggaran kaos kaki program MBG? Ini adalah ironi dalam birokrasi kita," ujar Charles di hadapan forum.
Rapat tersebut sejatinya digelar untuk meminta klarifikasi BPOM terkait rentetan kasus keracunan pangan yang menimpa siswa di sejumlah daerah dalam pelaksanaan uji coba program Makan Bergizi Gratis.
Namun, alih-alih menyudutkan BPOM, mayoritas anggota dewan justru melihat adanya ketimpangan sistemik.
Keterbatasan dana ini berdampak langsung pada:
Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB): Respons cepat di lapangan terhambat oleh keterbatasan biaya operasional laboratorium dan personel.
Mitigasi Risiko Pangan: Upaya pencegahan (preventif) tidak bisa berjalan optimal karena jangkauan pengawasan yang terbatas.
Modernisasi Alat: Sulitnya memperbarui teknologi deteksi zat berbahaya karena minimnya investasi anggaran.
Merespons situasi tersebut, Charles Honoris menegaskan bahwa sulit untuk menimpakan seluruh kesalahan insiden keracunan kepada BPOM jika instrumen pendukungnya tidak memadai.
Baca Juga: Tragedi Nur Riska: Nestapa Mahasiswa UNY di Tengah Melambungnya Biaya Pendidikan Tinggi
Senyum tipis Taruna Ikrar di tengah rapat seolah menjadi sinyal validasi atas kondisi "sesak napas" fiskal yang dialami lembaganya.
Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi proporsionalitas anggaran.
Tanpa dukungan finansial yang kuat, fungsi pengawasan kesehatan masyarakat dikhawatirkan hanya akan menjadi macan kertas di tengah masifnya distribusi pangan dan obat-obatan di tanah air. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna