RADAR KUDUS – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap latar belakang serta proses di balik keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi diplomatik untuk memperkuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Penjelasan itu disampaikan dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis senior di kediamannya di Kabupaten Bogor, yang ditayangkan pada Kamis (19/3/2026).
Ia menegaskan, keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan matang bersama sejumlah negara mayoritas Muslim.
Prabowo menjelaskan, keterlibatan Indonesia bermula saat dirinya menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 September lalu.
Dalam forum itu, ia kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Tak lama berselang, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara Muslim lainnya.
Yaitu: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir, diundang Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, untuk membahas inisiatif perdamaian di Gaza.
Lobi Delapan Negara dan Proposal AS
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa pihak AS menawarkan proposal “21-point plan” guna menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza, yang dipaparkan oleh utusan khusus, Steve Witkoff.
Ia menaruh perhatian pada poin ke-19 dan ke-20 dalam rencana tersebut, yang dinilai membuka peluang bagi Palestina untuk meraih kedaulatan serta mendorong dialog damai dengan Israel.
Setelah melalui pembahasan intensif, delapan negara tersebut sepakat mendukung proposal tersebut.
Mereka juga menunjuk Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sebagai juru bicara untuk menyampaikan sikap bersama kepada pihak AS, termasuk menyoroti peran Benjamin Netanyahu dalam proses tersebut.
Pilih Masuk Board of Peace
Prabowo menjelaskan, gagasan pembentukan Board of Peace kemudian muncul dan diadopsi dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.
Delapan negara tersebut kembali berdiskusi untuk menentukan langkah selanjutnya.
Hasilnya, mereka sepakat bahwa bergabung dalam BoP memberikan peluang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan dari dalam, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan Palestina.
“Kalau kita berada di dalam, kita punya ruang untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat Palestina,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan tersebut lebih efektif dibandingkan berada di luar forum internasional tersebut.
Siap Evaluasi dan Keluar Jika Tak Efektif
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP tidak bersifat permanen.
Pemerintah akan terus mengevaluasi efektivitas forum tersebut, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan nasional dan perjuangan Palestina.
Menurutnya, Indonesia siap keluar apabila keikutsertaan tersebut dinilai tidak lagi memberikan manfaat atau bahkan merugikan.
“Kalau sudah tidak efektif dan tidak menguntungkan, tentu kita akan mempertimbangkan untuk keluar,” tegasnya.
Saat ini, Indonesia masih menangguhkan pembahasan lebih lanjut terkait BoP.
Menteri Luar Negeri Sugiono disebut tengah memfokuskan perhatian pada perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Prabowo juga menyinggung dinamika konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan posisi Indonesia di BoP.
Meski situasi global terus berkembang, ia menegaskan Indonesia tetap konsisten pada prinsip utamanya, yakni mendukung kemerdekaan Palestina serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.