JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan seluruh program Konsolidasi Tanah di Indonesia tuntas 100 persen pada akhir 2025.
Program strategis ini dinilai menjadi kunci penataan ruang, pengentasan kawasan kumuh, hingga peningkatan kualitas permukiman dan nilai tanah masyarakat.
Hingga penghujung 2025, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) mencatat Konsolidasi Tanah hanya menyisakan satu tahapan akhir, yakni finalisasi dokumen untuk masuk ke proses sertipikasi.
“Progres Konsolidasi Tanah tahun 2025 sangat signifikan. Mulai dari desain penataan (B04), persetujuan masyarakat (B06), hingga kesepakatan rencana aksi bersama warga (B09) sudah selesai. Saat ini kami fokus finalisasi dokumen untuk tahap sertipikasi (B12), insyaallah bisa 100 persen rampung,” ujar Plt.
Dirjen PTPP, Embun Sari, saat memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Sepanjang 2025, Ditjen PTPP telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan cakupan 2.833 bidang tanah. Dari total tersebut, realisasi pembangunan fisik telah mencapai 81 persen.
Embun Sari menegaskan, percepatan penyelesaian seluruh paket Konsolidasi Tanah menjadi prioritas melalui kolaborasi intensif antara Kanwil BPN Provinsi, Kantor Pertanahan, dan pemerintah daerah.
Program ini tidak hanya menata struktur ruang, tetapi juga mengintegrasikan penataan lingkungan permukiman agar lebih tertib, legal, dan layak huni.
Untuk mendukung akselerasi, Ditjen PTPP mengandalkan penguatan basis data dan sistem monitoring berbasis dashboard. Dengan sistem tersebut, progres di setiap lokasi dapat dipantau secara real time.
“Pelaporan digital harus dilakukan secara disiplin. Ini penting agar koordinasi antar unit berjalan cepat dan hambatan di lapangan bisa segera diatasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Embun Sari juga melaporkan serapan anggaran Ditjen PTPP menunjukkan tren positif. Realisasi anggaran di tingkat pusat telah mencapai 93,96 persen, sementara di daerah berada di angka 88 persen.
Rakernas Kementerian ATR/BPN 2025 sendiri diikuti 471 peserta dari seluruh Indonesia dan berlangsung selama tiga hari, 8–10 Desember 2025.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan pertanahan sekaligus menyamakan langkah strategis hingga akhir tahun. (int)
Editor : Mahendra Aditya