Jakarta, 15 Agustus 2025 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di hadapan anggota DPR dan DPD RI.
Agenda ini berlangsung pada rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden Prabowo hadir di kompleks parlemen dengan disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Kehadiran Kepala Negara menjadi rangkaian penting dalam tradisi konstitusional tahunan, di mana pemerintah menyampaikan rancangan APBN kepada DPR untuk dibahas bersama sebelum disahkan.
Baca Juga: Pidato Nota Keuangan Presiden Prabowo , Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Tanda Tanya dalam RAPBN 2026
Prosesi Sidang Paripurna
Sidang paripurna dibuka secara resmi dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti seluruh hadirin.
Setelah itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.
Dalam suasana khidmat, Presiden Prabowo kemudian naik ke mimbar utama untuk menyampaikan pidato kenegaraan. Ia mengawali sambutannya dengan mengungkapkan rasa syukur karena dapat menghadiri sidang parlemen dalam kondisi bangsa yang tetap aman, tenteram, dan damai.
Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi? Begini Analisis Pemerintah dan Kritik Pakar
Isi Pidato Presiden
Presiden menegaskan bahwa penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dengan baik.
“Izinkan saya menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya,” ucap Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Selain memaparkan rancangan APBN, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas kerja sama yang terjalin selama proses penyusunan dan pengelolaan anggaran.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan legislatif sangat penting untuk memastikan APBN menjadi instrumen yang efektif bagi kesejahteraan rakyat.
“Insyaallah, ikhtiar kita bersama ini akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutur Presiden.
Penyerahan Dokumen RAPBN 2026
Setelah menyampaikan pidato, Presiden menyerahkan dokumen resmi RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Dokumen tersebut menjadi dasar pembahasan antara DPR, DPD, dan pemerintah sebelum nantinya ditetapkan menjadi undang-undang.
Dalam prosesi tersebut, Ketua DPR RI turut menyerahkan surat pertimbangan DPD kepada Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara penyerahan RUU APBN 2026, yang menandai berakhirnya sidang paripurna hari itu.
Baca Juga: Presiden Prabowo Fokuskan APBN 2026 pada Pendidikan, Tidak Bahas Kenaikan Gaji PNS
Makna Konstitusional Pidato Kenegaraan
Pidato kenegaraan Presiden dalam penyampaian RAPBN merupakan amanat UUD 1945. Proses ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian penting dari sistem checks and balances antara eksekutif dan legislatif.
Pemerintah berkewajiban menjelaskan arah kebijakan fiskal, target pembangunan, hingga prioritas nasional yang akan dibiayai melalui APBN tahun berikutnya.
APBN 2026 yang diajukan pemerintah nantinya akan dibahas secara detail oleh DPR bersama pemerintah, termasuk aspek pendapatan negara, belanja, hingga pembiayaan.
Dokumen Nota Keuangan menjadi lampiran penting yang berisi proyeksi ekonomi makro serta strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.
Baca Juga: Stok Beras RI Tembus 4 Juta Ton, Prabowo: Tertinggi Sepanjang Sejarah, Siap Ekspor Lagi
Respon dan Harapan
Usai sidang, sejumlah anggota DPR dan DPD menyampaikan apresiasi atas penyampaian RAPBN 2026 yang berjalan lancar. Dukungan parlemen terhadap pemerintah diharapkan mampu mempercepat proses pembahasan sehingga APBN 2026 dapat disahkan tepat waktu.
Masyarakat pun menaruh harapan besar agar kebijakan anggaran tahun depan benar-benar diarahkan untuk memperkuat sektor strategis, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga pertahanan nasional.
Sejumlah agenda prioritas yang sebelumnya pernah disebut Presiden Prabowo juga diharapkan tercermin dalam alokasi APBN 2026.
Penutup Sidang
Sidang paripurna kemudian ditutup secara resmi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dengan demikian, rangkaian acara penyampaian pidato kenegaraan dan penyerahan RAPBN 2026 berakhir dengan tertib.
Bagi Presiden Prabowo, pidato ini menjadi momentum penting pertama dalam siklus penyusunan APBN era pemerintahannya.
Sedangkan bagi parlemen, dokumen RAPBN 2026 yang baru saja diterima akan menjadi dasar pembahasan intensif di komisi-komisi terkait sebelum disepakati bersama.
Kesimpulan
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 menandai dimulainya proses pembahasan RAPBN 2026 di DPR RI.
Dengan penyerahan dokumen resmi dan Nota Keuangan, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga arah pembangunan nasional.
Ke depan, masyarakat menanti realisasi APBN 2026 yang diharapkan mampu menghadirkan pemerataan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Editor : Mahendra Aditya