RADAR KUDUS – Pencopotan jilbab para petugas Paskibraka Nasional saat pengukuhan kini tengah menjadi sorotan.
Perwakilan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat menduga ada 18 perwakilan termasuk dari Aceh diminta untuk melepas jilbab tersebut demi alasan penyeragaman.
Padahal, pasukan Paskibraka sudah boleh berjilbab sejak tahun 2002.
Baca Juga: Mengenal Marriage Scary, Trend Viral yang Bisa Sebabkan Depopulasi di Indonesia
Wakil Sekjen Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Irwan Indra turut mengunggah pandangannya melalui media sosial.
Dalam postingan itu, ia menyampaikan keheranannya dengan para perwakilan yang tampil berbeda saat pengukuhan dibandingkan dengan pada saat gladi kotor.
Baca Juga: Daftar 5 Negara yang Pernah terdampak Megathrust, Salah Satunya di Indonesia
“Hal yang aneh dan mengagetkan terjadi kemarin, ketika adik-adik Capaska dikukuhkan oleh Presiden RI di Istana Negara (IKN). Tidak ada satupun Capaska putri yang dikukuhkan mengenakan hijab/jilbab. Semuanya seragam lepas hijab. Karena itulah saya mencari informasi ke kakak-kakak PPI di seluruh Indonesia, apakah utusan dari tiap provinsi sejak awal tidak memakai jilbab?
Ternyata ada 18 Provinsi capaska putri yang memakai hijab, bahkan ada yang sejak SD/SMP sudah terbiasa memakai jilbab.
Lalu kenapa pada saat pengukuhan mereka kok jadi lepas jilbab semua?
Padahal pada saat Latihan sampai dengan Gladi Kotor, adik-adik masih diperkenankan memakai jilbab,” tulis Irwan melalui akun Facebooknya yang kemudian mendapat reaksi dari banyak netizen.
Baca Juga: Pekan Ini Megathrust Diprediksi Guncang Jepang, Indonesia Selanjutnya?
Baca Juga: Selain Lakukan KDRT, Suami Cut Intan Juga Terlibat Masalah Hutang hingga Miliaran Rupiah
Pihaknya menduga, 18 perwakilan tersebut terpaksa melepas jilbabnya. Bukan karena sukarela.
“Pengalaman saya ketika jadi pembina paskibraka, apapun yang diperintahkan adik-adik tidak akan berani menolaknya,” tulis Irwan.
Dalam pernyataannya kepada media, Ketua PPI Sulawesi Tengah Moh Rachmat Syahrullah menilai kejadian tersebut merupakan pelanggaran konstitusi yang serius.
Terlebih karena UUD 1945 pasal 29 telah menjamin kemerdekaan semua warga menjalankan agama termasuk berjilbab.
Pihaknya pun telah mengontak para orangtua anggota Paskibraka. Mereka menyatakan sedih dan kecewa karena anaknya lepas jilbab.
Editor : Noor Syafaatul Udhma