KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus tak menunggu waktu lama untuk merespons peristiwa dugaan keracunan massal yang dialami ratusan siswa setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah cepat ditempuh dengan menggelar forum evaluasi yang melibatkan seluruh ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Kudus.
Pertemuan tersebut digelar kemarin di Gedung Pertemuan Kodim 0722/Kudus.
Forum ini menjadi ruang pembahasan awal sekaligus pemetaan masalah agar kejadian serupa tidak terulang.
Wakil Bupati Kudus yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Kabupaten Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, memimpin langsung evaluasi bersama jajaran forkopimda dan seluruh kepala SPPG.
Menurut Bellinda, insiden dugaan keracunan siswa SMAN 2 Kudus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengolahan makanan, distribusi, hingga sistem pengawasan di tiap dapur SPPG.
“Pagi ini kami bersilaturahmi sekaligus melakukan evaluasi bersama forkopimda dan seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Kudus. Kejadian kemarin menjadi catatan penting bagi kami semua agar tidak terulang,” ujarnya.
Bellinda menyampaikan, hingga kemarin pagi masih terdapat 47 siswa yang menjalani perawatan inap di rumah sakit.
Baca Juga: Enam Kepala OPD di Kudus Dilantik, Satu Kadinas Masih Menunggu Surat Kemendagri
Meski demikian, kondisi seluruh siswa dilaporkan stabil dan berangsur membaik.
Sebagai langkah pembenahan, Pemkab Kudus akan segera memberlakukan standarisasi menu MBG di seluruh dapur SPPG.
Dengan kebijakan ini, setiap dapur diwajibkan menyajikan menu yang seragam, baik dari sisi bahan, pengolahan, maupun nilai gizi.
Tujuannya untuk menekan potensi perbedaan kualitas yang bisa memicu risiko kesehatan.
Tak hanya menu, aspek kebersihan dan ketepatan waktu juga menjadi perhatian utama.
Baca Juga: Bupati Kudus Sam’ani Jenguk Siswa Diduga Keracunan, Biaya Perawatan Ditanggung Pemkab
Mulai dari proses memasak, pengemasan, hingga pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.
“Semua tahapan, dari dapur sampai ke penerima manfaat, harus sesuai SOP. Ini tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Dalam hal pengawasan, Bellinda mengungkapkan bahwa saat ini baru satu dapur SPPG yang telah dilengkapi kamera pengawas atau CCTV.
Ke depan, seluruh dapur SPPG diwajibkan memasang CCTV sebagai alat kontrol dan pemantauan proses pengolahan makanan.
“Pengawasan visual ini penting agar setiap tahapan bisa dipantau dan dievaluasi jika terjadi persoalan,” jelasnya.
Selain itu, setiap SPPG juga diminta mendokumentasikan menu makanan harian dalam bentuk video dan mengunggahnya ke media sosial.
Publikasi ini dimaksudkan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Bellinda menekankan, menu yang dipublikasikan harus benar-benar sesuai dengan makanan yang dibagikan kepada siswa.
Baca Juga: Laga Panas di Kudus Sore Ini, Persiku Siap Hadang Ambisi Persipura Jayapura ke Puncak Klasemen
Terkait kemungkinan sanksi bagi SPPG yang diduga lalai, Pemkab Kudus masih menunggu hasil uji laboratorium.
Penentuan langkah lanjutan akan dilakukan setelah penyebab pasti dugaan keracunan diketahui.
“Hasil laboratorium masih proses. Kita tunggu dulu agar langkah yang diambil tepat dan berdasarkan data,” ujarnya.
Dalam arahannya, Bellinda merangkum pembenahan program MBG ke dalam tiga kata kunci utama, yakni standarisasi, publikasi, dan inovasi.
Standarisasi mencakup kualitas, kandungan gizi, serta porsi makanan. Publikasi dipandang sebagai sarana transparansi, bukan sekadar pencitraan.
Baca Juga: Menu Soto Ayam MBG Jadi Sorotan Usai Ratusan Siswa SMAN 2 Kudus Sakit
Sementara inovasi diperlukan agar program MBG terus berkembang dan memberi manfaat maksimal.
“Kalau niatnya baik, publikasi justru bisa menjadi contoh dan sarana edukasi yang positif,” pungkasnya. (dik)
Editor : Ali Mustofa