JEPARA — Malam belum terlalu larut ketika halaman Gedung Perpustakaan Kampus Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, mulai dipenuhi orang ratusan bahkan ribuan orang.
Mahasiswa termasuk masyarakat umum yang didominasi generasi muda, tak ingin kelewat momen nonton bareng (nobar) film dokumenter yang tengah naik daun.
Di tengah kontroversi dan penolakan terhadap pemutarannya di sejumlah daerah, film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ justru pecah. Antusiasme penonton meluber-luber.
Awalnya panitia hanya menyiapkan satu layar di ruang indoor Gedung Saintek, untuk sekitar seratus peserta.
Namun menjelang pemutaran dimulai, jumlah penonton terus membludak. Panitia akhirnya membuka layar tambahan di area outdoor, agar seluruh peserta tetap bisa mengikuti pemutaran film.
Penonton diprediksi mencapai seribuan orang. Mulai dari mahasiswa, pelajar, komunitas literasi, aktivis, hingga masyarakat umum.
Suasana nobar berlangsung penuh perhatian. Banyak penonton memilih duduk lesehan di halaman kampus, menatap layar besar yang memutar dokumenter tentang konflik ruang hidup di Papua Selatan.
Film dokumenter garapan Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale itu mengangkat kisah pembukaan hutan besar-besaran di Papua Selatan, yang disebut mencapai 2,5 juta hektare.
Film tersebut menyoroti dampak proyek terhadap masyarakat adat, mulai dari hilangnya hak atas tanah, rusaknya ruang hidup, intimidasi, hingga meningkatnya konflik bersenjata. Termasuk proyek strategis nasional (PSN).
Dalam dokumenter itu juga disebutkan adanya sekitar 107 ribu warga mengungsi, akibat konflik yang terus berlangsung. Film tersebut menggambarkan Papua sebagai pintu masuk menguatnya kembali militerisme Indonesia di wilayah sipil.
Berbagai simbol perlawanan masyarakat adat dimunculkan sepanjang film. Salah satunya pendirian sekitar 1.800 salib merah, yang menjadi simbol penolakan masyarakat adat, terhadap proyek strategis nasional dan praktik perampasan tanah.
Film itu disusun melalui proses riset dan penggarapan lebih dari tiga tahun secara kolektif oleh Watchdoc Documentary, Jubi Media, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.
Tak hanya menampilkan data dan visual bentang alam Papua, film tersebut juga dipenuhi simbol dan semiotika yang menggambarkan ketakutan, trauma, serta tekanan yang dialami masyarakat adat.
Acara nobar sendiri dimulai sejak pukul 18.30 WIB. Sebelum pemutaran film, Jaladara Kolektif (kolektif perempuan di Jepara) membuka acara melalui pertunjukan seni, bertema kekerasan seksual 1998 yang dinilai masih disangkal negara.
Pertunjukan itu berlangsung hening. Membuat sebagian penonton larut dalam suasana reflektif sebelum film dimulai.
Perwakilan penyelenggara sekaligus anggota komunitas Book Club Jepara, Titah Ulfiani C (26), mengatakan pemutaran film tersebut sengaja diadakan, sebagai bentuk ruang kesadaran bersama bagi anak muda di Jepara.
“Sebagai komunitas membaca yang berisi anak-anak muda, kami ingin berkontribusi bukan hanya meningkatkan minat baca, tapi juga meningkatkan daya kritis masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Titah, persoalan di Papua tidak bisa dipandang sebagai masalah daerah tertentu semata.
“Masalah di Papua Selatan juga masalah kami di Jawa, Sumatera, dan seluruh Indonesia kalau kita masih percaya pada semboyan Bineka Tunggal Ika,” imbuhnya.
Ia mengaku mengetahui film tersebut dari media sosial sejak masih berupa trailer, hingga akhirnya diputar secara terbuka melalui berbagai agenda nobar di sejumlah kota.
Bagi Titah, film itu meninggalkan kesan mendalam sekaligus kemarahan. “Filmnya sangat menyentuh. Membuka mata kita bahwa banyak saudara kita setanah air yang berjuang merebut rumahnya sendiri demi generasi mendatang. Ironisnya perlawanan itu dilakukan dengan pemerintah sendiri,” ucapnya.
Ia menyebut slogan 'Papua Bukan Tanah Kosong' dalam film, sebagai kritik keras terhadap cara negara memandang Papua.
“Nampaknya slogan itu tak pernah sungguh didengar dan direnungkan negara. Papua dibagi-bagi di atas meja jauh di Jakarta, seolah tanah tanpa penghuni,” katanya.
Titah bahkan menyampaikan kegelisahan, yang menurutnya muncul setelah menyaksikan langsung berbagai cerita dalam dokumenter tersebut.
“Papua dijajah selama puluhan tahun oleh bangsanya sendiri. Jangan anggap penjajahan itu tak mungkin terjadi kepada kita yang ada di Jawa dan daerah lain,” tegasnya.
Menurutnya, langkah kecil yang bisa dilakukan masyarakat saat ini adalah membuka ruang diskusi, memperbanyak pemutaran film, dan membangun solidaritas publik terhadap masyarakat Papua.
“Yang bisa kami lakukan sekarang adalah memaksimalkan tenaga dan pikiran untuk membantu saudara-saudara di Papua. Salah satunya lewat nobar dan membuka donasi,” lanjutnya.
Meski berlangsung tertib, penyelenggara mengaku sempat menerima intervensi menjelang acara berlangsung. H-1 pemutaran film, lokasi nobar didatangi empat anggota polisi yang menanyakan detail kegiatan kepada panitia.
Sementara itu pada (14/5) lalu, rencana nobar di salah satu pondok di Kecamatan Bangsri harus ditiadakan. Lantaran penyelenggara takut adanya penolakan dan menimbulkan citra negatif bagi lingkungan pondok.
Selain itu, Ketua BEM Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu disebut sempat menerima telepon dari Babinsa yang juga menanyakan hal serupa.
“Pertanyaannya normatif, tapi kami merasa ada tekanan dan upaya menakut-nakuti. Namun nyali kami besar karena kami yakin berada di jalan yang benar,” sebutnya.
Ia menegaskan bahwa film dokumenter memiliki landasan hukum sebagai karya jurnalistik yang dilindungi undang-undang, meskipun belakangan cukup kontroversial karena sejumlah pemutarannya di daerah lain sempat dibubarkan.
Meski diwarnai kekhawatiran sebelum acara berlangsung, pemutaran film di Jepara berjalan aman hingga selesai pukul 21.30 WIB.
Tidak ada represi maupun gangguan dari pihak luar. Penonton bertahan hingga akhir pemutaran, sebagian masih berdiskusi kecil di halaman kampus ketika layar mulai dimatikan.
Sementara itu, salah satu penonton, Fatkhu (28) merasa apa yang terjadi di Papua adalah wajah lain dari penjajahan di abad ke-21.
Nobar tersebut bukan sekadar agenda menonton film, melainkan ruang bersama untuk mendengar cerita dari tempat yang selama ini terasa jauh. Namun masih berada dalam satu peta yang sama bernama Indonesia.
“Pejuang lingkungan didiskriminasi, padahal mereka hanya memperjuangkan hak ulayat atas tanah dan air sendiri. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mestinya menjamin masyarakatnya mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat. Jauh dari tindakan represi, dan itu dijamin oleh undang-undang,” pungkasnya.(fik)
Editor : Admin