Sudaryono Tegaskan Tak Punya SPPG dan Dapur MBG, Komitmen Jaga Transparansi Program

RADAR KUDUS - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Sudaryono, menegaskan bahwa dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki maupun mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen menjaga transparansi sekaligus menghilangkan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026), Sudaryono memastikan dirinya tidak memiliki hubungan bisnis dengan pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah.
"Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur MBG, dan tidak ada keluarga saya yang memiliki dapur tersebut," tegas Sudaryono kepada awak media.
Baca Juga: Kepala BGN: Program Makan Bergizi Gratis Bukan Sekadar Soal Gizi, Tapi Penggerak Ekonomi Nasional
Pernyataan itu muncul di tengah besarnya perhatian publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini menjadi salah satu program strategis pemerintah dengan cakupan penerima jutaan masyarakat di seluruh Indonesia.
Sudaryono menegaskan bahwa fokus utamanya sebagai Kepala BGN adalah memastikan setiap penerima memperoleh makanan yang memenuhi standar kecukupan gizi, bukan sekadar makanan dalam jumlah banyak ataupun menu mewah.
Menurutnya, esensi utama program tersebut terletak pada kualitas kandungan gizi yang diberikan kepada para penerima manfaat.
"Yang disediakan adalah makan bergizi gratis. Bukan makan enak gratis ataupun makan banyak gratis, melainkan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi sesuai standar," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki tanggung jawab memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat lain yang menjadi sasaran program pemerintah.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Sudaryono menilai Program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
Menurut mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut, anggaran negara yang dialokasikan untuk MBG akan berputar langsung di daerah melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha mikro.



