Perwakilan YDBL di Jepara Nur Hidayat, mengatakan, seminar tersebut bakal dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, dan Bupati Blora Djoko Nugroho. Ketiganya menjadi narasumber pada seminar tersebut. ”Data pendukung literasi dan arkeologi akan dipaparkan pada seminar nantinya,” katanya.
Usulan gelar pahlawan nasional untuk Ratu Kalinyamat dilakukan setelah beberapa kali diadakan focus group discussion (FGD) dengan tema ”Menghidupkan Kembali Gagasan Menjadikan Ratu Kalinyamat sebagai Pahlawan Nasional” oleh YDBL yang juga disetujui seluruh lapisan masyarakat Jepara.
Beberapa fakta sejarah pernah dijadikan alasan penolakan pengajuan sebelumnya. Salah satunya konflik politik dengan Arya Penangsang dan peristiwa bertapanya Ratu Kalinyamat. Kementerian Sosial juga menganggap kisah Ratu Kalinyamat hanya sebatas mitos dan sejarah lokal dari mulut ke mulut.
”Tapi, saat ini sudah ada literasi yang bisa menjadi rujukan. Saatnya Ratu Kalinyamat menasional. Kajian-kajian sejarah dan arkeologi saat ini cukup menjadi data pendukung pengajuan kali ini,” ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan surat permohonan dari YDBL, bupati Jepara memberikan rekomendasi Ratu Kalinyamat untuk diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Surat rekomendasi dari bupati Jepara itu, sudah diterima YDBL Senin (18/3) lalu. Langkah selanjutnya adalah segera melengkapi berkas persyaratan yang diperlukan.
Nur Hidayat, mengatakan, ada keinginan kuat masyarakat Jepara terkait pemberian gelar pahlawan nasional untuk Ratu Kalinyamat. Itu harus diperjuangkan. Selain rekomendasi, berbagai kegiatan guna menunjang usulan gelar pahlawan telah dilakukan.
Di antaranya mengunjungi situs peninggalan Ratu Kalinyamat. Kemudian kajian akademik yang dilakukan baik sejarawan maupun budayawan.
”Kami juga telah menggelar diskusi dengan berbagai elemen masyarakat. Mereka sepakat bahwa gelar pahlawan layak disematkan pada Ratu Kalinyamat,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Jepara sudah dua kali mengusulkan gelar pahlawan untuk Ratu Kalinyamat kepada pemerintah pusat. Namun usulan yang dilakukan pada 2005 dan 2016 itu, tidak membuahkan hasil. (lin) Editor : Ali Mustofa