PEMERINTAH pusat turut ambil bagian dalam mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di eks-Karesidenan Pati. Melalui berbagai skema mulai Dana Alokasi Khusus (DAK), Inpres Jalan Daerah (IJD), hingga proyek nasional langsung di kucuran anggaran pusat menjadi tulang punggung pembangunan di sejumlah kabupaten.
Blora menjadi penerima terbesar. Kabupaten ini meraih Inpres Jalan Daerah senilai hampir Rp 97 miliar, tertinggi se-Jawa Tengah. Dana itu digunakan untuk membangun 20,81 km jalan, melengkapi 121,14 km lainnya yang dibiayai APBD dan Banprov.
Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah pusat.
"Terkait Inpres Jalan Daerah, Alhamdulillah kami dapat rekor tertinggi se-Jawa Tengah. Yang menerima paling banyak ini Blora, sekitar Rp 97 miliar, hampir Rp 100 miliar," ujarnya.
Rembang menempuh jalur serupa. Bupati Harno menggenjot sejumlah ruas strategis melalui program IJD dari Kementerian PUPR, termasuk ruas Landoh–Seren dan Tireman–Japerejo yang telah rampung Mei 2026. Ruas Tireman–Japerejo bahkan berstatus jalur lintas antarprovinsi.
"Di ruas Tireman–Japerejo merupakan lintas utama, bahkan antarprovnsi. Bojonegoro ataupun daerah lainnya lewatnya di sini," terang Harno.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR atas dukungan yang diberikan, dan menyatakan akan terus berjuang mengusulkan program-program serupa untuk ruas yang belum tertangani.
Di Kudus, pemerintah pusat langsung turun melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Jalan Lingkar Timur sepanjang ±14 km masuk paket penanganan jalan nasional senilai Rp 90 miliar, mencakup ruas dari wilayah Jati hingga perbatasan Kudus–Pati.
Kepala DPUPR Kudus, Harry Wibowo, mengatakan perbaikan dilakukan berbasis titik prioritas, bukan perbaikan penuh sepanjang jalan.
"Perbaikannya menggunakan sistem spot-spot atau titik prioritas. Pada kerusakan berat dilakukan pengecoran, sedangkan yang lebih ringan cukup dengan pengaspalan," ujarnya.
Pati turut merasakan dukungan pusat. Dari total anggaran infrastruktur Rp 235 miliar, sebagian bersumber dari skema APBN. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memastikan proses lelang via e-katalog segera berjalan agar pekerjaan fisik tidak tertunda.
"Sudah kami instruksikan kepada DPUTR untuk melaksanakan proses lelang melalui e-katalog agar pekerjaan bisa segera berjalan," ujarnya.
Kolaborasi pusat dan daerah ini dinilai sebagai pola yang perlu terus diperkuat. Bupati Blora menegaskan sinergi tersebut adalah kunci menjawab kebutuhan dasar masyarakat di bidang infrastruktur.
"Ini adalah wujud nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ke depan kita akan terus bersinergi agar pembangunan semakin merata," imbuhnya. (adr/noe/gal/tos/ali)
.
Editor : Admin