GROBOGAN– Upaya menekan angka kemiskinan kembali dibahas secara mendalam dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan untuk Mewujudkan Kesejahteraan” yang digelar di Front One Purwodadi, Senin (24/11/2025).
Dalam forum tersebut terungkap angka kemiskinan mengalami penurunan sekitar 10 ribu jiwa hanya dalam satu tahun terakhir.
Hal ini menjadi capaian penting bagi Kabupaten Grobogan dalam menekan angka kemiskinan.
Namun pemerintah daerah menegaskan bahwa tren positif ini perlu ditopang strategi baru yang lebih tepat sasaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, membuka forum dengan menekankan pentingnya memahami metodologi pengukuran kemiskinan yang digunakan BPS, yakni pendekatan kebutuhan dasar.
Melalui metode ini, kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pokok, pangan dan nonpangan menjadi indikator utama untuk melihat kesejahteraan masyarakat secara riil.
Anang menjelaskan bahwa angka kemiskinan Grobogan turun dari 11,32 persen pada 2024 menjadi 10,63 persen pada 2025.
Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan kemiskinan telah bergerak ke arah yang benar sekaligus memenuhi target RPJMD 2025–2029.
“Kita harus melihat bahwa upaya menurunkan kemiskinan di Grobogan dari waktu ke waktu sudah membuahkan hasil. Namun evaluasi tetap diperlukan agar langkah kita makin presisi,” ujarnya.
Menurut dia, penurunan persentase saja tidak cukup, karena kedalaman dan keparahan kemiskinan justru lebih menggambarkan kualitas hidup masyarakat yang sesungguhnya.
Dalam FGD tersebut, pemkab juga menyoroti penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor. Bahkan, telah memperkuat landasan kebijakan melalui Perbup Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan dan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Arah kebijakan saat ini difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan keluarga, serta penanganan wilayah yang masih menjadi kantong kemiskinan.
Isu yang menjadi perhatian besar adalah validitas dan pemutakhiran data sasaran. Penerapan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya acuan By Name By Address.
Seluruh intervensi—mulai dari PKH, BPNT, BLT, hingga afirmasi pendidikan—harus merujuk pada data tunggal tersebut. Transisi ini memunculkan dinamika di lapangan sehingga pemerintah daerah memerlukan mekanisme pembaruan data yang lebih terstruktur, cepat, dan terkoordinasi.
“FGD ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi nyata. Program harus tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan tidak sekadar seremonial,” tegas Anang.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah implementatif yang bisa dijalankan bersama seluruh pemangku kepentingan.
Para narasumber dari Bappeda Jawa Tengah, BPS, dan Dinas Sosial turut menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus melibatkan intervensi menyeluruh, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, serta akses layanan dasar.
Kolaborasi lintas instansi dinilai wajib diperkuat karena penanganan kemiskinan tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja.
FGD ditutup dengan komitmen memperkuat kerja bersama untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Seluruh pihak sepakat bahwa persoalan ini bukan sekadar menggerakkan statistik, tetapi memastikan setiap warga Grobogan memiliki kesempatan hidup lebih layak, lebih berdaya, dan lebih bermartabat. (int)