BLORA - Ketua DPRD Blora turut prihatin atas adanya dugaan pencabulan terhadap santri yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Blora. Lantaran mencoreng dunia pesantren dan pendidikan.
Ketua DPRD Blora HM Dasum menyebut dugaan pencabulan di salah satu Pondok pesantren di Blora itu harus menjadi pelajaran bagi lembaga-lembaga pendidikan. Baik madrasah, hingga sekolah umum. Agar tak terulang di kemudian hari.
"Penting agar menjadi catatan sehingga hal-hal yang tak diinginkan tak terjadi," katanya.
Menurutnya dalam lembaga pendidikan pondok maupun sekolah umum, para pengasuh, pengajar dan guru harus bertanggungjawab atas anak didiknya. Jangan justru menjadi akar persoalan.
"Ini suatu peringatan agar lebih hati-hati dan waspada," imbuhnya.
Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma menambahkan jika pihaknya sudah melakukan pendampingan kepada korban. Terutama dalam sisi psikologi.
"Kami mendampingi terkait psikologi korban dan berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan tujuan korban tetap bersekolah dan tertangani psikologisnya," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Kepolisian Resor (Polres) Blora tengah menyelidiki kasus kasus kejahatan seksual (pedofilia) yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren RQ di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Blora.
Kasus kejahatan seksual itu diduga dilakukan pimpinan ponpes (MRM) kepada beberapa santri yang ada di pondok tersebut dengan iming-iming surga. (tos)
Editor : Ali Mustofa