Diberitakan sebelumnya, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko dipastikan berlanjut. Kendala pendanaan untuk proses pembebasan lahan yang sebelumnya dibebankan kepada Pemkab Blora, saat ini bakal dibantu pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora Samgautama Karnajaya melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air Surat mengatakan perencanaan pembebasan lahan akan diusulkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Mekanisme tersebut dikhususkan untuk lahan yang berada di wilayah Kabupaten Blora. Sebab di wilayah Bojonegoro, Pemkab setempat tidak keberatan untuk proses pembebasan lahan tersebut.
“Namun demikian ini masih dalam proses pembahasan lebih lanjut untuk kepastiannya,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Kudus kemarin.
Dengan skema tersebut, lanjut Surat, lahan yang akan dibebaskan itu akan menjadi milik negara melalui pemerintah pusat. Dengan adanya skema itu, proses menuju pembangunan Bendung Gerak Karangnongko menurutnya bisa dilanjutkan.
Berdasarkan data yang diterima wartawan, setidaknya ada sekitar 539 KK yang bakal terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Mereka terdiri atas 161 KK warga Desa Nginggil, 206 KK warga Desa Ngrawoh, lalu sekitar 104 KK warga Desa Nglebak, serta 68 KK warga Desa Megeri. Sedangkan warga Mendenrejo yang akan terdampak, hingga saat ini masih belum dipastikan. Semua desa terdampak yang berada di Kecamatan Kradenan, Blora.
“Data tersebut berdasarkan laporan dari camat Kradenan yang dilaporkan kepada kami. Kemungkinan masih bisa berubah karena pendataan masih berproses sampai saat ini,” jelasnya.
Lebih lanjut Surat mengungkapkan berdasarkan data yang diterimanya, luas lahan di Kecamatan Kradenan yang terdampak pembangunan tersebut sekitare 386,08 hektare Terdiri atas area genangan di lima desa dengan total 363,49 hektare. Serta area tapak bendung yang merupakan milik kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) UGM Jogja dan Perhutani dengan total luasan sekitar 22,58 hektare. (cha/zen) Editor : Ali Mustofa