KUDUS – Memakai baju adat sebagai salah satu seragam siswa, sudah mulai diterapkan di Kudus. Salah satunya di SD 1 Barongan, Kota.
Penerapan perdana seragam ini, pada Selasa (23/1) lalu.
Kepala SD 1 Barongan Rizky Oktavian Saputra mengatakan, baju Kudusan nantinya bakal diterapkan setiap tanggal 23 tiap bulan.
Untuk kali pertama kemarin, belum semua siswa memakai.
”Penerapan pakaian Kudusan perdana mulai semester ini. Untuk anak-anak di setiap tanggal 23,” kata Rizky kemarin (24/1).
Untuk siswa perempuan mengenakan kebaya. Bagi yang nonmuslim boleh tidak mengenakan jilbab.
Sedangkan siswa laki-laki memakai sarung batik dan baju koko putih dilengkapi dengan ikat kepala khas Kudus.
Rencana memakai baju adat Kudusan telah disosialisakan kepada seluruh wali murid sejak semester lalu, sehingga semester ini bisa mulai diterapkan.
Namun, pihaknya tidak serta merta mewajibkan bagi seluruh siswa untuk memakai baju adat. Sebab, masih bersifat imbauan.
Jadi, penerapan aturan ini akan dilakukan secara perlahan-lahan, agar tidak memberatkan orang tua.
”Sebenarnya kami belum mewajibkan. Baru sebatas mengimbau agar mengenalkan budaya Kudus melalui pakaian baju adat,” ujarnya.
Diterapkannya baju adat ini, bertujuan untuk menanamkan karakter cinta kearifan lokal bagi para siswa.
Selanjutnya, bertujuan untuk mengenalkan budaya Indonesia melalui baju adat.
”Karena saat ini hal tersebut (cinta kearifan lokal, Red) mulai pudar. Biar orang Kudus itu Kudus banget,” tuturnya.
Salah satu wali murid SD 1 Barongan Halimah mengaku, tidak keberatan dengan adanya aturan pakaian adat sebagai seragam siswa.
”Sudah dikasih tahu setelah semesteran kemarin, kalau baju adat bakal jadi seragam siswa. Terus baru kemarin itu dipakai,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Anggun Nugroho mengatakan, rencana baju adat sebagai seragam siswa sudah pernah diajukan kepada (penjabat) Pj bupati Kudus sebelumnya.
Namun, diminta untuk mempertimbangkan lagi. Sebab, menyangkut kemampuan keuangan wali murid.
”Kami belum buat surat edaran, karena masih proses pengajuan lagi ke Pj bupati Kudus yang sekarang. Tapi, jika sudah ada sekolah yang menerapkan tidak masalah. Asalkan wali murid menerima. Inikan masih sebatas imbauan,” imbuhnya. (san/lin)
Editor : Ali Mustofa