Polemik Sapi Kurban Presiden Rp100 Miliar, Gerindra: Program Resmi Negara

RADAR KUDUS - Partai Gerindra memberikan penjelasan terkait polemik bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bantuan tersebut ditegaskan sebagai program resmi pemerintah yang tidak melanggar ketentuan hukum maupun aturan keuangan negara.
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan program penyaluran sapi kurban itu merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).
Program tersebut telah dianggarkan secara resmi dalam APBN 2026 dan dijalankan melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Menurut Bahtra, anggaran itu bukan berasal dari dana pribadi Presiden Prabowo yang kemudian diklaim sebagai bantuan pribadi.
Ia menegaskan negara memang memiliki pos anggaran khusus untuk program bantuan sosial dan kemasyarakatan yang diperuntukkan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Bahtra menjelaskan pelaksanaan Banmaspres memiliki dasar hukum yang jelas. Pengelolaannya dilakukan sesuai Undang-Undang APBN 2026, Undang-Undang Keuangan Negara, hingga aturan mengenai perbendaharaan negara melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Ia juga menilai program bantuan semacam itu bukan hal baru dalam pemerintahan Indonesia.
Pada masa pemerintahan sebelumnya, bantuan presiden kepada masyarakat juga pernah dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan sembako, perbaikan rumah warga, bantuan korban bencana, hingga dukungan pendidikan dan kesehatan.
Gerindra menilai kehadiran negara dalam momentum keagamaan seperti Iduladha merupakan bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat.



