Lestari Moerdijat: Pembiayaan TBM tidak Boleh Bergantung Satu Sumber 

RADAR KUDUS - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa keberlanjutan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak boleh bergantung pada satu sumber pembiayaan. 

Ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha membangun skema pendanaan bersama agar TBM yang tumbuh dari swadaya warga tidak berhenti beroperasi.

“Pembiayaan TBM tidak dapat terus bergantung pada satu sumber. Harus dibangun ekosistem gotong royong yang terukur, transparan, dan berkelanjutan,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11).

Pernyataan ini menindaklanjuti temuan survei terhadap 172 pengelola TBM di 27 provinsi yang diterbitkan jurnal ASPIRASI edisi Juli 2026.

Hasilnya, 58% TBM menilai koleksi bukunya tidak memadai dan hanya 18% yang menyatakan koleksinya memadai. Padahal, 49% TBM memiliki lebih dari 30 pembaca anak—tanda minat masyarakat tetap tinggi. 

Persoalan pembiayaan semakin berat setelah pagu anggaran Perpustakaan Nasional RI tahun 2026 turun dari sekitar Rp721 miliar menjadi Rp377 miliar.

Dampaknya, program distribusi buku ke desa dan TBM yang pada 2024–2025 menyalurkan sekitar 1.000 buku per lokasi terpaksa dihentikan sementara. 

“Pemerintah daerah harus memandang TBM sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan pembangunan manusia di daerahnya, bukan sekadar kegiatan sukarela masyarakat,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.

Anggota Komisi X DPR RI ini menilai, penurunan anggaran pusat tidak boleh menjadi alasan membiarkan TBM berjalan tanpa dukungan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengalokasikan dana untuk penguatan layanan literasi, termasuk melalui APBD dan dana desa sesuai ketentuan.