Lestari Moerdijat: Revisi UU Sistem Perbukuan Harus Mampu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa revisi UU Sistem Perbukuan merupakan instrumen moral dan politik negara melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
"Langkah revisi UU No.3/2017 tentang Sistem Perbukuan merupakan ikhtiar bersama dalam merawat memori kolektif bangsa dan mewujudkan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Pekerjaan yang Perlu Dilakukan untuk Mempercepat Realisasi Amanat Undang-Undang Perbukuan di Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (4/11).
Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI), Supriyatno, S.Pd., MA. (Kepala Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI), dan Nova Rasdiana, M.Si. (Direktur Utama PT RajaGrafindo Persada) sebagai narasumber.
Selain itu hadir pula Muhammad Syarif Bando (Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia periode 2016-2023) sebagai penanggap.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa saat ini Indonesia memerlukan strategi pengembangan perbukuan nasional untuk mempercepat dan menentukan arah yang tepat dalam meningkatkan literasi anak bangsa.
Rerie menyoroti data IKAPI yang mencatat lebih dari 122.000 judul buku diterbitkan sepanjang 2025, namun sekitar 5.000 penerbit mayoritas masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan jurang antara produksi buku nasional dan pemerataan akses di wilayah luar Jawa.
“Indonesia termasuk negara dengan produksi judul buku yang cukup besar di Asia Tenggara. Tetapi angka itu tidak otomatis berarti masyarakat di kepulauan dan daerah terpencil mendapat akses yang setara. Kita menghadapi masalah distribusi yang serius,” tegas Anggota Komisi X DPR RI itu.
Menurut Rerie, integrasi lintas sektoral antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, penerbit independen, dan pegiat literasi komunitas menjadi kunci. Karena, tambah dia, ekosistem perbukuan tidak bisa jalan sendiri-sendiri.
"Keberhasilan membangun ekosistem perbukuan yang mandiri dan berdaulat akan menjadi ukuran kedewasaan peradaban kita. Ini bukan pekerjaan satu kementerian, melainkan ikhtiar bersama untuk merawat memori kolektif bangsa,” pungkas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
