DPRD Kudus Soroti Persoalan Sampah dan Perizinan, Begini Tanggapan Ketua DPRD Kudus
JATI – Persoalan pengelolaan sampah, pelayanan perizinan, hingga peningkatan kualitas aparatur menjadi catatan utama dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kudus, Rabu (15/7), setelah pemerintah daerah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengakui masih terdapat sejumlah sektor pelayanan publik yang perlu segera dibenahi meskipun pengelolaan keuangan daerah dinilai baik.
“Yang utama tetap pelayanan kepada masyarakat. Selain itu persoalan persampahan, pelayanan perizinan, dan kinerja SDM di lapangan juga menjadi perhatian yang harus segera dievaluasi,” ujarnya.
Sam’ani memastikan seluruh masukan dari DPRD akan dibahas bersama perangkat daerah melalui evaluasi di tingkat kabupaten.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar perbaikan pelayanan pemerintahan pada tahun berjalan.
Ia juga menegaskan komimen pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan pengelolaan anggaran.
Bahkan, pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027 direncanakan akan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media.
“Kami ingin masyarakat ikut mengawal transparansi APBD. Pembahasan anggaran nanti juga akan kami buka kepada publik agar masyarakat mengetahui penggunaannya,” katanya.
Ketua DPRD Kudus H. Masan, SE., MM. menambahkan, persoalan sampah memang menjadi perhatian serius setelah Kabupaten Kudus sebelumnya mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup.
