SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan sikap keras dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, seluruh aktivitas pertambangan di Jateng akan dievaluasi ulang, terutama yang diduga melanggar tata ruang dan mengancam keselamatan lingkungan.
Pemprov, kata Taj Yasin, tak akan ragu meninjau tambang-tambang di kawasan sensitif seperti Gunung Slamet, Banyumas, hingga Muria. Evaluasi dilakukan untuk memastikan aktivitas tersebut tidak keluar dari koridor tata ruang maupun menimbulkan dampak lingkungan serius.
“Tambang di Gunung Slamet, Banyumas, Muria, sedang kami kaji ulang bersama Dinas Lingkungan Hidup. Apakah masih sesuai tata ruang, apakah membahayakan atau tidak,” tegas Gus Yasin saat menghadiri acara UI GreenMetric 2025 Announcement and Awarding di Muladi Dome Undip Semarang, Selasa (16/12/2025).
Baca Juga: Ini Jumlah Luasan Lahan Kritis di Jateng, Sekda Jateng Minta Pemulihan Lewat Perhutanan Sosial
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Rektor Undip Prof. Suharnomo, serta perwakilan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.
Gus Yasin menyoroti peringatan Menteri LH terkait bencana alam di Sumatera yang dipicu intensitas hujan tinggi dan kerusakan lingkungan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm keras agar perlindungan hutan dikembalikan sebagai benteng utama bencana.
“Hutan harus diproteksi. Aktivitas tambang harus diawasi ketat. Di Jawa Tengah masih banyak kawasan hutan yang berubah fungsi. Ini tidak boleh dibiarkan,” tandasnya.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gus Yasin menambahkan bahwa Pemprov telah menyiapkan langkah strategis berbasis kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat kebijakan ramah lingkungan.
“Kami sudah menjalin MoU dengan kampus-kampus di Jawa Tengah. Gagasan ramah lingkungan yang dikembangkan di Undip sudah kami adopsi dan kami dorong untuk diterapkan di masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan dukungan penuh terhadap sikap tegas Pemprov Jateng, khususnya terkait aktivitas tambang di Gunung Slamet.
“Kami mendukung langkah tegas Gubernur. Jika hasil evaluasi menunjukkan daya dukung lingkungan sudah tidak mampu menahan beban, maka pencabutan izin tambang harus dipertimbangkan,” tegas Hanif. (*)
