REMBANG – Sekda Rembang Fahrudin buka suara soal evaluasi jabatannya. Kamis (10/9) mendatang, kinerjanya bakal dievaluasi di Hotel Ciputra, Semarang.
”Ya, hari Kamis mas dievaluasi jabatan Sekda, tempatnya di Hotel Ciputra, Semarang. Senin saya baru dikasih tahu tempatnya,” kata Fahrudin saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus, Senin sore (7/9).
September 2026 ini, genap lima tahun Fahrudin menjabat Sekda. Ia dilantik pada 3 September 2021.
”Evaluasi ini kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, dalam hal ini menjadi kewenangan bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK),” terangnya.
Semua pejabat eselon II atau pejabat tinggi pratama (JPT) memang wajib dievaluasi secara berkala. Tujuannya menentukan apakah kinerja mereka masih layak dipertahankan di jabatan tersebut.
Penilaian mengacu pada capaian indikator dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Jika target tak tercapai, bupati berwenang memberhentikan dan mengalihkan pejabat bersangkutan ke posisi lain yang lebih sesuai.
”Harapan saya, ke depan Pemkab Rembang lebih akuntabel dan bisa mewujudkan visi-misi bupati menurunkan angka kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fahrudin menegaskan hubungannya dengan Bupati Rembang Harno baik-baik saja. Ia sekaligus meluruskan kabar yang belakangan beredar di publik.
Menurutnya, hubungan itu justru berjalan atas prinsip saling kontrol. Sekda, kata dia, tak sekadar menjalankan tugas administratif, tapi juga menjalankan fungsi kontrol melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
”Sebagai Sekda, kalau kadang ada kontrol lalu jadi ramai dibicarakan, itu wajar. Penilaian teman-teman bahwa kami tidak cocok itu tidak benar,” tegasnya.
Ia mengklaim selama ini selalu sejalan dengan bupati. Perbedaan pandangan soal kebijakan tertentu, menurutnya, bukan berarti ketidakcocokan.
Bupati, lanjut Fahrudin, punya hak prerogatif mengambil kebijakan apa pun. Sementara dirinya sebagai pejabat yang membantu bupati akan tetap mengawal, selama kebijakan itu sesuai prosedur dan sejalan dengan semangat pemerintahan yang akuntabel.
”Kalau ada penilaian macam-macam, itu wajar. Sudut pandang setiap orang kan berbeda-beda dalam menilai,” pungkasnya. (noe/ali)