REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menargetkan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya bisa mencapai 100 persen.
Saat ini, angka partisipasi warga dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencapai 98 persen.
Namun, untuk menyempurnakan target tersebut, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 9 miliar hingga Rp 10 miliar.
Anggaran tambahan ini direncanakan akan diakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun ini, yang kini tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang.
Bupati Rembang, Harno, menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan prioritas utamanya.
Ia ingin seluruh warga, terutama kelompok rentan dan kurang mampu, bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan tanpa hambatan biaya.
“Prioritas saya adalah memastikan seluruh warga Rembang mendapatkan BPJS Kesehatan. Kami ingin masyarakat tidak lagi khawatir soal biaya berobat,” ujarnya.
Menurut Harno, pemerintah akan terus mendorong hingga seluruh warga terdaftar sebagai peserta JKN.
Dengan cakupan saat ini yang sudah menyentuh 98 persen, kekurangan hanya tinggal dua persen, yang secara anggaran setara dengan sekitar Rp 9 miliar hingga Rp 10 miliar.
“Kami targetkan pembahasan anggaran di DPRD bisa selesai dalam dua bulan ke depan. Setelah itu, kita akan realisasikan untuk menyelesaikan kekurangan tersebut,” imbuhnya.
Upaya menuju UHC Prioritas 2025
Rembang menargetkan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada 2025, sejalan dengan kebijakan nasional.
UHC Prioritas merupakan tolok ukur bahwa seluruh penduduk telah terdaftar dalam program JKN dan bisa mengakses layanan kesehatan secara cepat, mudah, dan terjamin.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang menyebut, dalam APBD induk 2025, anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan mencapai Rp 27 miliar. Namun, kebutuhan riilnya sebesar Rp 36,8 miliar.
Dengan demikian, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp 9,7 miliar.
“Kami optimistis kekurangan itu bisa dipenuhi lewat APBD Perubahan. Ini bagian dari komitmen Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Pemkab Rembang Jajaki Pemanfaatan Air Baku di Waduk Randugunting Blora
Fasilitas dan Akses Diperluas
Selain menggenjot anggaran, Pemkab Rembang juga memperkuat fasilitas layanan kesehatan di berbagai wilayah.
Tujuannya, memastikan peserta BPJS tak hanya terdaftar, tetapi juga mendapatkan layanan yang cepat dan berkualitas.
Di RSUD dr R Soetrasno Rembang, misalnya, pelayanan terus ditingkatkan, baik dari sisi kapasitas ruangan, tenaga medis, maupun sistem administrasi, agar bisa menampung kebutuhan pasien JKN yang semakin meningkat. (Vachri Rinaldy)
Editor : Mahendra Aditya