REMBANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan di Kabupaten Rembang belum mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Sejauh ini, pelaksanaannya masih bergantung pada swadaya masyarakat, terutama di Kecamatan Sluke dan Lasem.
Dalam uji coba program yang telah berlangsung, sebanyak 2.382 siswa dari 14 sekolah di dua kecamatan tersebut telah menerima manfaat.
Para penerima manfaat berasal dari jenjang SD hingga SMK sederajat. Sementara itu, Pemkab Rembang telah menyelesaikan pendataan siswa yang akan menerima program MBG dengan total sekitar 97 murid dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP.
Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program MBG.
Ia menegaskan bahwa inisiatif pelaksanaan di Sluke dan Lasem sepenuhnya berasal dari masyarakat setempat.
“Justru masyarakat yang lebih dulu menginisiasi program ini. Ada dua dapur umum yang beroperasi di Sluke dan Lasem, semuanya berbasis swadaya,” ujar Fahrudin.
Lebih lanjut, Fahrudin menambahkan bahwa saat uji coba program berlangsung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir untuk memantau langsung proses distribusi makanan bergizi kepada siswa.
Meski belum didukung oleh anggaran daerah, penyelenggaraan tetap dilakukan dengan memperhatikan standar gizi yang telah ditetapkan.
“Di lokasi pelaksanaan, sudah ada tenaga ahli gizi yang mengawasi kualitas makanan yang diberikan.
Namun, sampai saat ini, Pemkab belum menganggarkan dana untuk program MBG,” tegasnya.
Fahrudin juga menjelaskan bahwa program ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan nantinya diharapkan akan mendapatkan dukungan pendanaan dari anggaran nasional.
Namun, belum ada kepastian terkait waktu pencairan maupun mekanisme pembiayaannya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan, menegaskan bahwa hingga tahun 2025, belum ada alokasi APBD untuk mendanai program MBG di tingkat daerah.
“Pemkab hanya bertindak sebagai pelaksana instruksi dari pemerintah pusat. Untuk APBD 2025, belum ada anggaran yang dialokasikan bagi program MBG,” ungkap Ridwan.
Kendati masih bergantung pada inisiatif masyarakat, program ini mendapat respons positif dari berbagai pihak.
Warga berharap agar MBG dapat segera mendapat dukungan anggaran sehingga bisa menjangkau lebih banyak siswa dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan gizi anak-anak di Rembang.
Dengan tingginya antusiasme masyarakat, Pemkab Rembang diharapkan dapat segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan keberlanjutan program ini.
Selain itu, diperlukan upaya konkret untuk mencari sumber pendanaan yang lebih stabil, baik melalui APBD maupun skema bantuan dari kementerian terkait.(vah)
Editor : Mahendra Aditya