REMBANG - Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan.
Bahkan jumlahnya makin merosot jika dibandingkan dari tahun ke tahun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang akan menyesuaikan target dan melakukan intensifikasi untuk mengejar target pendapatan.
Masalah ini mencuat dalam rapat paripurna terkait pertanggung jawaban bupati atas pelaksanaan APBD 2023 yang dilaksanakan baru-baru ini.
Anggota DPRD Rembang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti terkait penurunan realisasi PAD jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Abdul Rouf, saat membacakan pandangan umum fraksi menyampaikan, realisasi pendapatan dari pos PAD pada APBD 2023 belum mencapai target, dari rencana sekitar Rp 387,56 miliar hanya terealisasi sekitar Rp 342,24 miliar.
"Atau target PAD nya hanya tercapai 88,25 persen. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya, realisasi PAD sebesar Rp 353,94 miliar. PAD 2023 menurun lebih kecil," jelasnya.
Ia pun meminta Pemkab Rembang bisa meningkatkan strategi untuk menambah PAD.
Menanggapi gal tersebut, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, pihaknya akan memperhatikan masalah tidak tercapainya PAD dengan intensifikasi serta melakukan pelayanan langsung ke desa.
Di sisi lain, ia menyadari bahwa sejumlah sumber pendapatan akan berpotensi berkurang karena adanya perubahan kebijakan.
Ia mencontohkan, diantaranya sumber pendapatan dari pajak galian golongan C dan Kir kendaraan.
"Semua itu berubah dari sisi regulasi," katanya.
Pria nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang itu bilang, untuk pendapatan Kir kendaraan saat ini sudah tidak bisa diambil oleh Pemkab.
Sementara, untuk pajak galian golongan C saat ini juga ada perubahan kebijakan.
"Kemudian gol c sekarang konversi dari kubik ke ton dinaikkan oleh Pergub. Dari sisi harga juga diturunkan. Jadi kami akan kehilangan pendapatan Rp 10 miliar gara-gara ada Pergub yang sudah diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Sehingga kami harus mengikutinya," jelasnya.
Selain itu, dari sisi pendapatan retribusi juga berpotensi berkurang.
Ia mencontohkan pada sektor perikanan, saat ini para nelayan sudah merasa keberatan untuk pergi melaut.
Sebab, mereka merasa terbebani biaya operasional.
"Nelayan masih mempertimbangkan mau melaut. Inilah yang mengakibatkan retribusi kami kurang," katanya.
Ke depan dalam penyusunan RAPBD 2025, pihaknya akan mempertimbangkan kondisi yang ada.
"Kami tetap optimis untuk intensifikasi supaya tidak ada kebocoran. Kami sudah bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, sehingga nanti bisa kami ajak bekerja sama menarik pendapatan," jelasnya. (vah/ali)
Editor : Abdul Rokhim