REMBANG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang memastikan sejumlah kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas terdampak refocusing anggaran.
Bahkan jumlah yang dipangkas diketahui lebih dari 20 kegiatan.
Diberitakan sebelumnya, diketahui saat ini Rembang mengalami defisit sekitar Rp 143 miliar.
Baca Juga: TPA Landoh di Sulang Rembang Dilirik Investor Asal Singapura, Berpotensi Tanamkan Modal Rp 1 Triliun
Baca Juga: Baru! Museum Kartini Rembang Tambah Ruang untuk Peninggalan Putra RA Kartini, Begini Penampakannya
Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang awalnya dipasang sekitar Rp 171 miliar.
Namun, ternyata hanya terealisasi sekitar Rp 28 miliar.
Sehingga, untuk kembali menstabilkan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berencana merefocusing sejumlah kegiatan.
Kepala Bappeda Rembang Afan Martadi menyampaikan, saat ini pihaknya telah menyusun program perencanaan.
Ia menyebutkan, bahwa seluruh OPD akan terkena dampak rasionalisasi.
Baca Juga: RESMI! Bupati Rembang Lantik Sejumlah Kepala Dinas dan Pejabat, Ini Daftarnya!
Baca Juga: Baru! Museum Kartini Rembang Tambah Ruang untuk Peninggalan Putra RA Kartini, Begini Penampakannya
Hanya saja, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus pihaknya belum bisa menyebutkan secara rinci kegiatan apa saja yang di-refocusing.
"Ya banyak (kegiatan yang di-refocusing) semua OPD kan kena, (20 kegiatan) lebih untuk OPD," katanya pada Jumat (1/9).
Ia menjelaskan, tahapan saat ini sedang dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Bappeda telah melakukan penyesuaian anggaran senilai Rp 143 miliar. Sebagaimana yang sesuai pada angka defisit.
Baca Juga: Target Berat! Ini Tugas dari Bupati Rembang untuk Tiga Kepala Dinas Baru yang Harus Dicapai
Baca Juga: Duh!! Defisit APBD Rembang 2023 Berpotensi Membengkak Menjadi Rp 290 Miliar, Ini Penyebabnya
"Program perencanaan kami berdasarkan review inspektorat ada penyesuaian Rp 143 miliar. Asalnya dari mana, dari Silpa Rp 171 miliar yang ditetapkan sebagai target, realisasi berdasarkan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Rp 28 miliar. Sehingga selisihnya Rp 143 miliar. Itu lah yang kami selesaikan di RKPD," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, saat rapat terakhir antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD beberapa waktu lalu, antara eksekutif dan legislatif telah sepakat membahas KUA PPAS di awal bulan ini. (vah/khim)
Editor : Abdul Rokhim