Ancaman Kelumpuhan Pendidikan: 1,6 Juta Guru Honorer Dilarang Mengajar Mulai 2027
RADAR KUDUS – Dunia pendidikan Indonesia tengah menghadapi titik krusial terkait status kepegawaian tenaga pendidik.
Sebuah kebijakan baru yang melarang keterlibatan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer di sekolah negeri mulai tahun 2027 kini memicu kekhawatiran besar.
Jika tidak segera dicarikan solusi permanen, sebanyak 1,6 juta guru honorer terancam kehilangan mata pencaharian sekaligus berpotensi menyebabkan kekosongan tenaga pengajar secara masif di berbagai daerah.
Persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi kepegawaian, melainkan menyentuh keberlangsungan kualitas pendidikan nasional yang selama ini sangat bergantung pada dedikasi guru honorer.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, memberikan teguran keras kepada pemerintah terkait kebijakan ini.
Ia menegaskan bahwa guru honorer tidak boleh dipandang sebagai tenaga sementara yang bisa diberhentikan begitu saja tanpa kompensasi atau kepastian status.
"Guru honorer adalah pilar penting pendidikan nasional. Mereka telah mengabdi bertahun-tahun di tengah upah yang sangat minim dan status kerja yang tidak menentu.
Ini bukan hanya soal tenaga kerja, tapi persoalan martabat pendidik dan isu konstitusional yang harus segera dituntaskan oleh negara," tegas Azis dalam pernyataannya.
Pemerintah sejatinya telah melakukan upaya mitigasi melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
