PATI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati kembali menjadi perhatian setelah muncul dugaan kasus keracunan yang dialami sejumlah siswa pada Jumat (11/9).
Kondisi tersebut membuat sebagian wali murid meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Bahkan mempertimbangkan penghentian atau perubahan pola pembagian makanan demi memastikan keamanan anak-anak.
Salah seorang wali murid, Sukarni, mengungkapkan anaknya mengalami sejumlah gejala yang diduga berkaitan dengan keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG.
Menurutnya, tidak ada tanda yang terlihat mencurigakan dari makanan tersebut.
Hidangan yang dikonsumsi anaknya tidak mengeluarkan bau maupun memiliki rasa yang dianggap berbeda. Ia juga menyebut kejadian tersebut baru pertama kali dialami anaknya.
Sebelumnya, sang anak selalu dalam kondisi baik setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan di sekolah.
Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Sukarni merasa khawatir kejadian serupa dapat kembali terjadi.
Ia pun berharap pemerintah mempertimbangkan kembali mekanisme pemberian makanan siap santap kepada siswa.
Sukarni mengusulkan agar pemerintah tidak lagi memberikan bantuan dalam bentuk makanan siap saji apabila aspek keamanan pangan belum dapat benar-benar dipastikan.
Menurut dia, anggaran program dapat dipertimbangkan untuk dialihkan menjadi bantuan dalam bentuk uang tunai atau kartu bantuan sosial.
Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan siswa tetap dapat dibantu tanpa harus bergantung pada makanan siap santap yang didistribusikan secara terpusat.
Keluhan serupa disampaikan Anis Syafatun, warga Gembong. Ia mengatakan persoalan yang dialami anaknya tidak berhenti pada keluhan fisik. Pengalaman tersebut juga disebut meninggalkan rasa takut atau trauma bagi sang anak.
Anis menilai dukungan pemerintah kepada siswa tidak harus selalu diwujudkan melalui pemberian makanan.
Bantuan dalam bentuk uang dinilai dapat memberikan keleluasaan bagi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan yang berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya.
Meski kecewa dengan dugaan insiden tersebut, Sukarni dan Anis tidak sepenuhnya menutup kemungkinan program MBG tetap dilanjutkan.
Keduanya menyatakan masih dapat menerima keberlanjutan program apabila sistem penyediaan dan pengawasan makanan dibenahi secara menyeluruh.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah menyerahkan pengelolaan makanan kepada kantin di masing-masing sekolah.
Menurut mereka, kantin sekolah dinilai lebih mudah diawasi karena berada langsung di lingkungan sekolah.
Selain itu, keberadaan kantin yang selama ini melayani kebutuhan makanan siswa dianggap sudah lebih dikenal oleh pihak sekolah dan orang tua.
Sukarni menyebut, apabila bantuan tidak dapat diberikan dalam bentuk tunai, pengelolaan makanan bisa dipertimbangkan untuk diserahkan kepada kantin sekolah.
“Kalau tidak diberikan tunai, ya dikasih ke kantin saja. Kalau kantin kan sudah terjamin aman sejak dulu,” ungkapnya.
Menurut para wali murid tersebut, mekanisme melalui kantin sekolah memungkinkan pengawasan dilakukan lebih dekat.
Standar kebersihan, proses pengolahan, hingga makanan yang dikonsumsi siswa juga dinilai dapat lebih mudah dipantau.
Di tengah munculnya dugaan kasus keracunan, para orang tua berharap pemerintah tidak hanya memastikan program MBG tetap berjalan.
Tetapi juga memperkuat keamanan pangan, pengawasan penyedia makanan, serta mekanisme penanganan apabila terjadi masalah, sehingga tujuan pemenuhan gizi bagi siswa tidak justru menimbulkan kekhawatiran baru bagi keluarga. (adr)