Nomor HP Tetap Sama Meski Pindah Operator, Pemerintah Tunggu Putusan MK
JAKARTA — Pengguna telepon seluler di Indonesia berpeluang dapat berpindah operator tanpa mengganti nomor HP yang selama ini digunakan.
Wacana tersebut berkaitan dengan penerapan mobile number portability atau MNP, yaitu mekanisme yang memungkinkan pelanggan mempertahankan nomor telepon meskipun beralih dari satu operator seluler ke operator lainnya.
Kepastian mengenai kebijakan ini masih menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi atau MK.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan akan mengikuti serta melaksanakan putusan MK apabila perkara tersebut telah diputus.
Baca Juga: Bikin Geger, Ribuan Pegawai Kementerian PU Tercatat Bertransaksi Judi Online, Nilainya Capai Rp12 M
Perkara mengenai hak pengguna untuk tetap mempertahankan nomor HP saat berganti operator diajukan oleh Bisyron Wahyudi.
Pemohon menguji sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pasal-pasal yang diuji meliputi Pasal 10, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 25. Pemohon menilai ketentuan tersebut belum memberikan jaminan hukum yang efektif bagi pengguna telekomunikasi untuk membawa nomor HP ketika berpindah operator.
Menurutnya, sistem penomoran dan interkoneksi seharusnya dapat mendukung persaingan usaha yang sehat sekaligus memberikan perlindungan lebih kuat kepada konsumen.
Dalam mekanisme MNP, pelanggan yang merasa tidak cocok dengan layanan operator lama dapat berpindah ke operator lain tanpa harus memberitahukan nomor baru kepada seluruh kontaknya.
Nomor yang sama tetap digunakan, sementara layanan telekomunikasi, jaringan, dan penyedia operatornya berubah.
