PATI – Alasan calon perangkat desa (perades) mau merogoh kocek ratusan juta hingga miliaran rupiah demi mendapatkan kursi di pemerintahan desa ternyata beragam.
Ada yang mengejar “bengkok” besar, ada pula yang memilih jalan realistis: ingin hidup aman, nyaman, dan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, terutama saat akhir bulan.
Memang, kursi perangkat desa dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi.
Untuk posisi yang tidak mendapatkan bengkok besar, biaya awal yang harus disiapkan calon perades diperkirakan mulai dari Rp 250 juta hingga Rp 300 juta.
Salah satu sumber yang mengaku sebagai “sales” pencari calon perades dan meminta identitasnya disembunyikan, mengatakan bahwa besaran uang yang harus dibayar sangat dipengaruhi oleh besarnya bengkok yang bisa diperoleh.
Semakin besar bengkok, semakin tinggi harga yang harus dibayar.
“Harganya beragam. Ada yang sampai Rp 1 miliar, ada yang Rp 800 juta, ada pula Rp 600 juta. Tapi paling rendah itu sekitar Rp 300 jutaan,” ungkapnya.
Secara garis besar, ada kisaran harga yang lazim dipatok, yakni antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.
“Untuk carik (sekdes) bisa Rp 1 miliar, kadus Rp 750 juta, kaur Rp 500 juta, dan kasi Rp 500 juta. Tapi ada desa tertentu yang lebih mahal karena bengkoknya lebih luas,” jelasnya.
Namun, perhitungan ini tidak selalu sederhana. Kondisi geografis desa juga memengaruhi harga.
Baca Juga: Uang Calon Perangkat Desa Pati Diduga Mulai Dikembalikan, KPK Bidik Pengepul
Desa yang rawan banjir biasanya memiliki nilai “bengkok” lebih rendah, karena lahan sawah yang sering terendam sulit untuk dikelola.
“Bengkoknya memang luas, tapi kalau daerahnya sering kebanjiran, harganya turun. Sawah kebanjiran terus, mau dikelola apa?” tambahnya.
Kisah serupa juga diungkap oleh seorang sekretaris desa (sekdes) yang juga tidak mau disebut namanya.
Ia mengaku pernah mengeluarkan uang sekitar Rp 1 miliar atau istilahnya “satu meter” untuk bisa menduduki posisi carik. Dari harga tersebut, ia mendapatkan lahan bengkok sekitar 2,5 hektare.
“Hitungannya itu per bahu. Saya dapat tiga bahu, jadi saya bayar ‘satu meter’,” ujarnya.
Lahan sawah tersebut kemudian ia sewakan, sehingga ia menerima pendapatan bersih selain gaji bulanan.
“Jumlah sewanya rahasia. Tapi saya tidak menyewakan semuanya. Banyak yang menyewa dari orang Kudus,” katanya sambil tersenyum.
Selain bengkok, carik juga biasanya mendapat “titipan proyek” dari program bantuan kabupaten maupun provinsi. Proyek yang dimaksud beragam, mulai dari pembangunan talud sungai, saluran irigasi, hingga pembangunan jalan.
“Dapat beberapa titik proyek, lumayan untuk tambahan uang jajan,” imbuhnya.
Sistem “Sales” dalam Rekrutmen Perades
Sementara itu, dalam proses rekrutmen calon perades, tim koordinator dan kepala desa (kades) diketahui memakai orang perantara atau “sales” untuk mencari pelamar.
Calon perades kemudian diminta menyetor uang kepada kades, yang nantinya disalurkan ke Bupati Pati nonaktif, Sudewo.
Belakangan, sebuah video viral memperlihatkan dua perempuan mengendarai motor mengantar karung ke dalam mobil.
Baca Juga: KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan Caperdes di Pati, Uang Ratusan Juta Diamankan
Di dalam mobil terlihat beberapa orang menerima karung tersebut melalui jendela.
Karung itu diduga berisi uang pengondisian perades, dan para pengantar diduga adalah “sales”. Ada yang menilai video tersebut sebagai jebakan.
“Tak mungkin. Masak transaksi seperti itu direkam, apalagi yang merekam adalah pihak yang menerima uang,” ujar seorang warga Pati yang tidak ingin disebut identitasnya.
Meski demikian, praktik sales memang benar terjadi.
Sumber Jawa Pos Radar Kudus yang juga meminta namanya dirahasiakan menyebut, para sales ini menyebar hingga kecamatan-kecamatan.
Baca Juga: Skandal Pengisian Perangkat Desa di Pati, KPK Ungkap Peran Tim 8 dan Aliran Dana Fantastis
Mereka menawarkan kursi kosong perangkat desa, mencari calon perades, dan mengantarkan uang kepada kades sesuai perintah.
“Kadang kades tidak menerima uang langsung. Uangnya ditaruh di tempat yang sudah disepakati sebelumnya,” jelasnya.
Tidak hanya mengantar, sales juga kerap berperan mengembalikan uang calon perades setelah kasus ini mencuat.
“Setelah ada OTT KPK kemarin, uangnya dikembalikan,” ujarnya.
Salah satu sales yang diwawancarai mengaku beroperasi di dua sampai tiga kecamatan di wilayah Bumi Mina Tani, meliputi Kecamatan Pati Kota, Pati bagian selatan, dan Pati bagian timur.
“Memang seperti itu. Bahkan ada sales yang mengurusi empat sampai enam kecamatan,” katanya.
Sales tersebut menjelaskan, ia diminta kades tertentu karena kades kesulitan mencari calon perades.
“Saya dimintai tolong. Mungkin kades ingin cuci tangan, jadi minta bantuan saya,” ungkapnya.
Baca Juga: Penggeledahan Lima Jam, KPK Bawa Dua Koper dari Kantor Bupati Pati Nonaktif Sudewo, Apa Sih Isinya?
Soal harga, ia menyebut kisaran setoran mulai dari Rp 250 juta hingga Rp 1 miliar, tergantung besaran bengkok.
Dari total tersebut, uang yang masuk ke pihak atas diperkirakan antara Rp 120 juta hingga Rp 200 juta.
“Biasanya uang disimpan dalam karung. Orang desa kan jarang punya koper. Karung juga dipakai untuk menyamarkan agar tidak diketahui orang,” katanya.
Ia juga mengungkapkan alasan setoran membengkak. Selain untuk kades dan timnya, uang tersebut juga digunakan untuk biaya pengondisian, termasuk dalam pembagian bengkok yang melibatkan banyak pihak.
Uang juga dipakai untuk mengondisikan institusi penyelenggara ujian agar calon perades yang sudah membayar bisa lolos.
“Kalau sudah bayar tapi tidak lolos, nanti ramai. Makanya tempat ujian juga dikondisikan,” ujarnya.
Pembayaran untuk sales juga bervariasi, tergantung kesepakatan dengan “bos”.
Ada yang mendapat 5 persen per calon yang setor, ada juga yang dibayar tunai. Namun pembayaran biasanya dilakukan setelah semua proses selesai.
“Bayarnya setelah semuanya clear,” katanya.
Sumber lain menambahkan, bukan hanya satu sales per kecamatan, tetapi puluhan orang tersebar di seluruh wilayah.
“Di Jaken misalnya, ada 18 sales. Itu kecamatan yang paling terakhir menyetor,” ungkapnya.
Banyaknya sales membuat praktik ini semakin ramai diperbincangkan dan tidak lagi rahasia. “Karena bocor, jadi rawan penyusup,” kata sumber tersebut.
Bahkan, para sales sampai berebut “pelanggan”, karena satu kecamatan dipenuhi banyak sales.
“Tidak seperti dulu. Saat ini terlalu banyak orang,” ucapnya. (adr)
Editor : Ali Mustofa