RADAR KUDUS – Kabar mengejutkan datang dari kancah olahraga nasional.
Viona Amalia Adinda, atlet kickboxing kebanggaan Indonesia yang baru saja mengharumkan nama bangsa dengan medali perak di Asian Kickboxing Championship 2024, mengungkapkan pengalaman traumatisnya sebagai korban pelecehan seksual berulang.
Ironisnya, terduga pelaku adalah sosok yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom, yakni WPC, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Kickboxing Indonesia Jawa Timur.
Dugaan kekerasan seksual yang dialami Viona disebut telah berlangsung sejak tahun 2023. Tindakan asusila ini tidak terjadi sekali, melainkan berulang kali di lokasi yang berbeda-beda saat agenda kegiatan olahraga berlangsung, mencakup wilayah Ngawi, Jombang, hingga Bali.
Modus operandi yang digunakan pelaku sangat sistematis dengan memanfaatkan relasi kuasa yang timpang antara pengurus federasi dan atlet.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, WPC diduga melakukan aksinya melalui beberapa pola:
Kedok Motivasi: Pelaku sering memanggil korban sesaat sebelum pertandingan dengan alasan memberikan motivasi mental, namun berujung pada kontak fisik yang tidak diinginkan seperti memeluk paksa dan mencium kening.
Manipulasi Perintah: Pelaku kerap meminta tolong korban untuk mengantarkan barang ke kamar hotelnya, yang kemudian dimanfaatkan untuk membicarakan hal-hal sensual yang merendahkan martabat korban.
"Viona sudah mencoba melawan dan memberontak. Namun, dalam posisi sebagai atlet yang masa depannya bergantung pada federasi, ia merasa terisolasi dan sendirian," ungkap seorang rekan dekat korban yang membantu memviralkan kasus ini.
Hal yang paling menyayat hati dalam kasus ini bukanlah sekadar tindakan pelecehan itu sendiri, melainkan minimnya respons dari lembaga yang menaunginya.
Laporan awal Viona ke Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PP KBI) awalnya diduga tidak mendapatkan respons serius atau terkesan "didiamkan".
Selama berbulan-bulan, Viona harus berjuang sendiri menembus birokrasi hukum. Meskipun ia mendapatkan dukungan moral dari Sekjen PP KBI, manajer, dan pelatih tim secara personal, lembaga secara struktural dianggap lamban dalam memberikan perlindungan.
Ketidakhadiran pendampingan psikologis maupun bantuan hukum dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di fase awal pelaporan juga menjadi catatan merah.
Proses di kepolisian yang memakan waktu lama semakin menambah beban mental sang peraih medali perak tersebut.
Fenomena "viral dahulu, tindakan kemudian" kembali terulang dalam kasus ini. Seiring dengan mencuatnya isu ini di media sosial dan dukungan dari netizen yang masif, barulah para pemangku kepentingan mulai menunjukkan taringnya.
Saat ini, WPC dilaporkan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Pengprov KBI Jatim. Pihak federasi dan instansi terkait pun mulai menjanjikan langkah-langkah pendampingan hukum.
Namun, publik tetap memberikan kritik tajam: mengapa seorang atlet berprestasi harus berjuang sendirian di ruang gelap selama berbulan-bulan sebelum akhirnya mendapatkan keadilan yang layak?
Kasus Viona Amalia adalah alarm keras bagi dunia olahraga Indonesia. Perlunya mekanisme pelaporan yang aman dan perlindungan terhadap whistleblower di lingkungan federasi menjadi harga mati agar tidak ada lagi atlet yang harus "bertaruh nyawa dan karier" saat melaporkan kejahatan seksual.
Kini, Viona tidak lagi sendirian. Dukungan mengalir deras, namun proses hukum di kepolisian tetap menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal, tidak hanya sekadar pemecatan secara administratif. (*)
Editor : Zainal Abidin RK